PRESIDEN Joko Widodo mengajak negara-negara ASEAN dan Tiongkok sebagai mitra strategis, memastikan krisis global tidak menjalar di kawasan.
Hal itu disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN–Tiongkok ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, pada Jumat (11/11) ini.
Presiden menilai hal yang perlu ditangani sebagai prioritas adalah ketahanan pangan. Kawasan ASEAN serta Tiongkok perlu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan terhadap lebih dari 2 miliar penduduk.
Baca juga: Xi Pasti Hadir di Bali dan Berdialog dengan Biden
"Ketahanan pangan kawasan harus menjadi prioritas utama,” tegas Jokowi.
Dalam KTT yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang, Jokowi mengatakan bahwa kawasan masih rentan terhadap supply shocks produk pangan.
ASEAN harus mengeluarkan US$61 miliar untuk impor pangan. Mengingat, ASEAN merupakan salah satu konsumen terbesar gandum dan kedelai dunia. Jokowi menilai Tiongkok memiliki kapasitas besar untuk memperkuat strategi ketahanan pangan.
"Kita harus bekerja amankan rantai pasok dan stabilisasi harga pangan. Saya berharap ASEAN-Tiongkok dapat berkolaborasi dalam memastikan buffer cadangan pangan dan mekanisme darurat pangan kawasan. Mengembangkan produksi pangan di kawasan dan investasi pada inovasi pertanian,” imbuh Jokowi.
Baca juga: KTT ASEAN, Begini Sikap RI Terhadap Krisis Myanmar
Lalu kedua, menjaga stabilisasi finansial kawasan. Pasalnya, saat ini ancaman resesi merupakan tantangan besar bagi negara-negara di dunia. “Melalui sinergi kebijakan, kita dapat memastikan langkah yang paling efektif cegah resesi dan memperoleh dukungan likuiditas,” pungkasnya.
Terakhir, Presiden menginginkan agar perdamaian dan stabilitas kawasan terjaga. Jokowi menilai Tiongkok sebagai negara besar di kawasan, punya tanggung jawab untuk menciptakan situasi kondusif.
Menurut Presiden, hal itu hanya bisa dicapai dengan membangun strategic trust dan penghormatan terhadap hukum internasional. Termasuk, UNCLOS 1982 dalam mengelola rivalitas di kawasan dan menyelesaikan isu Laut China Selatan.(OL-11)
