MALAYSIA akan mengadakan pemilihan umum berikutnya pada 19 November mendatang, seperti diumumkan oleh Komisi Pemilihan pada hari Kamis, (20/10).
Komisi Pemilihan tersebut mengatakan bahwa pencalonan kandidat akan dilakukan pada 5 November, dengan menyediakan periode kampanye selama 14 hari.
Perdana Menteri (PM) Caretaker Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlemen Senin (17/10) lalu setelah menerima persetujuan dari Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah.
Pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah pembubaran Parlemen.
Lebih dari 20 juta warga Malaysia diperkirakan akan memilih pemerintahan baru, menyusul lebih dari dua tahun kekacauan politik yang berujung pada pemilihan cepat.
Baca juga: Mahathir Siap Jadi PM Malaysia untuk Ketiga Kalinya
Kekhawatiran telah dikemukakan bahwa pemilihan diadakan dekat dengan musim hujan tahunan Malaysia, yang biasanya dimulai pada pertengahan November dan membawa hujan lebat dan banjir.
Semua 222 kursi parlemen akan diperebutkan selama pemilihan umum, bersama dengan kursi legislatif negara bagian Pahang, Perlis dan Perak. Kursi negara bagian lain di Sabah - Bugaya - juga akan menghadapi pemilihan paruh waktu pada hari yang sama setelah pemilihan sela di sana ditunda karena pandemi Covid-19.
Sebuah rekor 10 dari 13 negara bagian Malaysia tidak akan menyelenggarakan pemilihan legislatif negara bagian secara bersamaan dengan pemilihan federal, yang mencerminkan ketidakstabilan politik yang telah mengguncang negara itu sejak 2020.
Negara bagian Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor semuanya telah menyelenggarakan pemilihan umum negara bagian dalam dua tahun terakhir, tiga di antaranya dipicu oleh pembelotan partai.
Enam negara bagian lainnya yang dipimpin oleh oposisi federal Pakatan Harapan (PH) dan Parti Islam Se-Malaysia telah memilih untuk tidak membubarkan majelis negara bagian mereka menjelang musim banjir yang diantisipasi.
Basis pemilih yang memenuhi syarat Malaysia telah membengkak hampir 50 persen untuk pemilihan mendatang dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya pada 2018.
Komisi pemilu mengatakan 21,1 juta pemilih memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka, dibandingkan dengan hampir 15 juta pada 2018.
Komisi tersebut tidak memberikan target partisipasi pemilih, tetapi banyak yang memperkirakan bahwa target tersebut akan lebih rendah dari 82 persen jumlah pemilih yang terdaftar pada tahun 2018.
Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar pemilih baru ditambahkan ke daftar pemilih setelah negara tersebut menerapkan sistem pendaftaran pemilih otomatis dan menurunkan usia pemilih menjadi 18 tahun. Memilih tidak wajib di Malaysia.
Pemilihan majelis negara bagian Johor pada bulan Maret tahun ini - pemungutan suara pertama yang diadakan sejak usia pemilih yang lebih rendah dan pendaftaran pemilih otomatis diterapkan - jumlah pemilih hanya 54 persen.
Pemilihan umum diatur untuk melihat medan perang yang ramai yang mungkin tidak menghasilkan pemenang yang jelas.
Aliansi Barisan Nasional (BN) yang sudah lama berkuasa di negara itu ingin memenangkan cukup kursi untuk mempertahankan kekuasaan federal setelah kekalahan mengejutkan pada pemilihan 2018.
Tapi kali ini, ditantang oleh setidaknya dua blok oposisi utama - PH dan Perikatan Nasional.
Ada juga partai dan koalisi yang lebih kecil yang dapat memengaruhi hasilnya, seperti Gerakan Tanah Air pimpinan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad dan partai berbasis pemuda Aliansi Demokratik Bersatu Malaysia.
Sementara itu, partai politik di Sarawak dan Sabah akan memainkan peran penting dalam menentukan hasilnya.
Blok yang berkuasa di kedua negara bagian Borneo - Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah - dapat masuk ke dalam aliansi pasca-pemilu untuk membantu koalisi besar mana pun dalam membentuk pemerintah federal baru.
Sarawak memiliki 31 kursi dan Sabah 25 kursi di Parlemen Malaysia dengan 222 kursi.
Politik Malaysia telah berada dalam kekacauan sejak runtuhnya pemerintahan PH pada tahun 2020, kurang dari dua tahun setelah mengalahkan BN pada tahun 2018.
Malaysia telah melihat tiga perdana menteri dalam tiga tahun, dan dua pemerintahan terakhir hanya memiliki satu digit mayoritas di Parlemen.
Lima negara bagian Malaysia telah mengalami perubahan administrasi yang disebabkan oleh pembelotan sejak 2020. (Straitstimes/Fer/OL-09)
