Cabut Pengakuan jerusalem, Australia Diapresiasi Parlemen Indonesia

Pemerintah Australia mencabut pengakuan Jerusalem Barat sebagai ibu kota Israel yang bertujuan untuk melanjutkan negosiasi damai dengan Palestina. Menanggapi hal tersebut anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, mengapresiasi sikap pemerintah Australia.

“Perubahan kebijakan pemerintah Australia dengan mencabut pengakuan atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel patut kita apresiasi. Kebijakan ini menunjukan bahwa upaya Israel dengan memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem tidak mendapatkan dukungan dari banyak negara, salah satunya Australia. Pandangan pemerintah Australia bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina harus dilakukan dengan damai harus kita dukung,” paparnya melalui keterangan resmi, Kamis (20/10).

Pencabutan pengakuan ini, kata dia, dapat menjadi pemicu dukungan perjuangan kemerdekaan Palestina dari berbagai negara. Indonesia terus memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina, sejak awal menolak kebijakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Indonesia perlu terus melanjutkan upaya menggalang dukungan dan mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah Palestina,” tambahnya.

Sukamta mengatakan kemerdekaan Palestina merupakan kunci utama perdamaian di Timur Tengah. Bagi Indonesia, itu merupakan amanah suci dalam konstitusi yang tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945

“Selama Palestina belum merdeka maka amanah pendiri bangsa dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan balas budi Indonesia kepada Palestina belum bisa terpenuhi.” jelas wakil ketua Fraksi PKS DPR RI ini dalam rilis tertulisnya.

Kebijakan Asutralia ketika Perdana Menteri Scott Morrison memimpin telah membalikkan kebijakan Timur Tengah Australia dengan mengakui Jerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Kini kebijakan tersebut dicabut. (OL-12)