Putin Tahan 2.000 Orang Penentang Mobilisasi

PENANGKAPAN 100 orang mewarnai demonstrasi menolak kebijakan mobilisasi 300 ribu tentara cadangan ke wilayah selatan Rusia, Dagestan. Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia (HAM) sejak dekrit itu ditandatangani Presiden Vladimir Putin sudah 2 ribu orang telah ditahan.

Selain ditolak rakyatnya, kebijakan Putin ini juga tidak direstui sejumlah sekutunya. Dua anggota parlemen paling senior Rusia yang juga sekutu dekat Putin, Valetina Matviyenko dan Vyacheslav Volodin, menyampaikan kemarahan publik atas mobilisasi ini.

Matviyenko yang menjabat Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia mengatakan dia menyadari ada banyak laporan soal daftar orang-orang yang seharusnya tidak memenuhi syarat namun tetap masuk dalam daftar kebijakan ini.

"Kelebihan seperti ini benar-benar tidak dapat diterima. Dan saya menganggap itu benar bahwa mereka memicu reaksi tajam dari masyarakat," kata Matviyenko.

Matviyenko juga menulis pesan langsung kepada Gubernur Regional Rusia yang memiliki tanggung jawab penuh melaksanakan pemanggilan tentara cadangan tersebut.

Matviyenko meminta pelaksanaan dekrit ini dilakukan secara teliti sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sementara itu Volodin, Ketua Parlemen Rusia atau Duma, juga menyampaikan keprihatinan soal mobilisasi ini.

"Aduan dan keluhan sedang di terima. Jika kesalahan dibuat, perlu untuk memperbaikinya. Pihak berwenang di setiap tingkat harus memahami tanggung jawab mereka," ucap Volodin.

Ini merupakan pertama kalinya Rusia melakukan mobilisasi sejak invasi Nazi Jerman pada 1941 ke Uni Soviet.

Tentara yang akan dipanggil dalam mobilisasi ini adalah yang memiliki pengalaman di bidang militer dan memiliki pengalaman tempur atau kemampuan militer khusus.

Rusia sendiri memiliki lebih dari 2 juta tentara cadangan. Mereka termasuk orang-orang yang telah menjalani wajib militer, pensiunan pejabat, dan orang-orang yang meninggalkan pekerjaan aktif militer. (OL-8)