MENTERI luar negeri (menlu) negara anggota ASEAN yang mengikuti kegiatan AMM, sepakat untuk menelurkan Komunike Bersama tentang Myanmar. Sebab, terdapat banyak pelanggaran terhadap pelaksanaan five point consensus.
Adapun five point consensus merupakan kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk menyelesaikan krisis ekonomi dan kemanusiaan Myanmar, yang saat ini berada di bawah kekuasaan junta militer.
Hal itu disampaikan Menlu RI Retno Marsudi dalam pers briefing AMM (Pertemuan Menlu ASEAN) di Phnom Penh, Kamboja, pada Rabu (3/10). Menurut Retno, pertemuan kedua AMM berbentuk working lunch dan membahas satu-satunya isu, yakni krisis Myanmar.
"Dalam working lunch, para menteri luar negeri ASEAN sepakat pentingnya AMM ini mengeluarkan joint communique dan paragraf mengenai Myanmar, yang akan langsung dibahas pada tingkat menteri luar negeri. Ada kesepakatan bahwa joint communique AMM akan dikeluarkan," jelas Retno.
Sebagai informasi, paragraf mengenai Myanmar pada level menlu ASEAN masih berlangsung. Draf awal sejumlah paragraf Myanmar yang diusulkan Indonesia, juga masih dibahas pada tingkat menlu dan sedang dinegosiasikan.
"Kita tetap berkomitmen bahwa Myanmar tidak diwakili pada political level di pertemuan politik. Indonesia menekankan kembali pentingnya keterikatan dengan semua pemangku kepentingan. Ini merupakan mandat dari five point consensus," imbuhnya.
Retno menyebut beberapa negara selama working lunch, juga menyampaikan sejumlah pelanggaran janji oleh junta Myanmar. Menurutnya, ketika sejumlah negara berdiskusi dengan junta, komitmen seolah-olah ada, namun yang dilakukan justru bertolak belakang.
"Indonesia juga menyampaikan, jika tidak ada perubahan sama sekali sampai berlangsungnya KTT pada November 2022, para menlu ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN, terkait langkah ke depan," pungkasnya.(OL-11)
