Minta Ubah Sejarah, Israel Cabut Izin Enam Sekolah Palestina

PIHAK berwenang Israel pada Kamis (28/7) mencabut izin permanen yang diberikan kepada enam sekolah Palestina di Jerusalem timur yang dijajahnya. Negara itu mengeklaim bahwa buku pelajaran mereka menghasut terhadap negara Israel dan tentara Israel.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Pendidikan Israel Shasha Biton. Sekolah-sekolah itu akan diberikan izin sementara yang memungkinkan mereka beroperasi selama satu tahun, asalkan mengubah kurikulum.

Mengomentari tindakan yang belum pernah terjadi, Direktur Unit Urusan Jerusalem di Kementerian Pendidikan Palestina, Dima al-Samman, mengatakan bahwa itu bagian dari upaya untuk memaksa siswa Palestina di Jerusalem untuk pindah ke sekolah yang mengajarkan kurikulum Israel. Sekolah itu di antaranya telah dibangun oleh pemerintah Israel dalam beberapa tahun terakhir.

Dia mengatakan dia tidak terkejut dengan langkah itu, karena upaya untuk mengisolasi pendidikan di Jerusalem telah berjalan lancar sejak pendudukan Israel di kota itu pada 1967. "Bahaya kurikulum Israel atau Palestina yang terdistorsi terletak pada pemalsuan sejarahnya," katanya kepada Middle East Eye (MEE). "Ini mencoba untuk menghilangkan kesadaran nasional anak-anak Jerusalem dan menciptakan rasa rendah diri di dalam diri mereka."

Sekolah-sekolah yang terkena dampak ialah bagian sekunder dari Ibrahimieh College di lingkungan Al-Sawwana di Jerusalem dengan 288 siswa laki-laki dan perempuan dan lima cabang tingkat dasar Sekolah Al-Eman yang memiliki total 1.755 murid laki-laki dan perempuan. 

Baca juga: Israel Tuntut Penyelidik PBB Mundur karena Dituding Antisemitisme

Kementerian Pendidikan Israel mengeklaim bahwa mereka menyita buku-buku dari sekolah-sekolah di atas yang berisi konten memuliakan para tahanan dan perjuangan bersenjata mereka melawan negara Israel. Selain itu ada tuduhan tanggung jawab Israel atas krisis air di wilayah yang dijalankan oleh Otoritas Palestina dan tuduhan keras tentang pembunuhan, deportasi, dan pembantaian militer.

Hanya permulaan

Samman menunjukkan bahwa 35% siswa Jerusalem menerima pendidikan mereka di sekolah swasta di daerah itu. Untuk mencegah migrasi paksa dari pendidikan Palestina ke Israel, Samman menunjukkan bahwa kementeriannya bekerja berdampingan dengan serikat orangtua siswa Jerusalem untuk mendidik masyarakat tentang kerugian mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah yang menerapkan sistem pendidikan Israel, kurikulum, dan konsekuensinya bagi identitas nasional, masa depan, dan kesadaran sejarah.

Ketua serikat, Ziad al-Shamali, mengatakan kepada MEE bahwa 42% sekolah Jerusalem akan dikenakan tindakan sewenang-wenang sebagai syarat yang diberlakukan karena dana yang diterima sekolah-sekolah ini dari Kementerian Pendidikan Israel dan kotamadya. Salah satu syaratnya ialah penerapan versi tersensor kurikulum Palestina yang mengedit konten tertentu sebelum didistribusikan kepada siswa.

Konten yang disensor, kata Shamali, termasuk logo Otoritas Palestina, bendera Palestina, pelajaran yang membahas perjuangan Palestina melawan pendudukan, kepatuhan terhadap tanah, hak untuk kembali dan tahanan, pemukiman, imigrasi pemukim ke Palestina, militer pos pemeriksaan, intifada, desa-desa telantar, dan menganggap Zionisme sebagai gerakan politik rasis. Shamali mengatakan bahwa membatasi lisensi enam sekolah hanyalah awal untuk menerapkan tindakan yang sama ke sekolah-sekolah Palestina lain di Jerusalem.

Sekitar sebulan yang lalu, kementerian pendidikan memanggil kepala sekolah dari enam sekolah dan mendengarkan pernyataan mereka mengenai kurikulum, menurut salah satu kepala sekolah ini, yang berbicara kepada MEE dengan syarat anonim. Kepala sekolah itu mengatakan sekolah belum secara resmi diberi tahu tentang keputusan kementerian dan mereka mendengar tentang itu dari media.

Keenam sekolah itu semua swasta. Ada empat kategori sekolah lain di Jerusalem yaitu sekolah yang dikelola oleh dana abadi, kotamadya, UNRWA (badan bantuan PBB), dan kontraktor swasta. Sekolah swasta secara administratif berafiliasi dengan gereja, badan amal, dan individu, serta mengajarkan kurikulum asli Palestina. 

Baca juga: Menentang Pemukiman, Remaja Palestina Ditembak Mati Tentara Israel

Sekolah Wakaf secara administratif berafiliasi dengan Otoritas Palestina dan beroperasi di bawah payung Wakaf Yordania. Mereka juga mengajarkan kurikulum asli Palestina.

Ada enam sekolah UNRWA di Jerusalem dan berafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi. Mereka memiliki sekitar 1.800 siswa dan mengajarkan kurikulum asli Palestina.

Sekolah kota ialah yang dijalankan oleh pemerintah Israel. Kurikulum mereka ialah versi amendemen dari kurikulum Palestina atau kurikulum Israel.

Kategori kelima disebut sekolah kontraktor. Mereka dijalankan oleh individu atas nama kementerian pendidikan Israel.

Ada sekitar 98.428 siswa Jerusalem di tingkat dasar, persiapan, dan menengah, menurut statistik yang diterbitkan pada Juli oleh Yayasan Faisal Husseini. Sekitar 45.500 dari mereka pergi ke 146 sekolah yang berafiliasi dengan payung pendidikan Palestina (wakaf, sekolah swasta, sekolah UNRWA) dan sisanya pergi ke sekolah yang berafiliasi dengan administrasi Kementerian Pendidikan Israel.

Kementerian berusaha untuk mengontrol sistem pendidikan di Jerusalem. Salah satu mekanisme untuk mencapai tujuan ini yaitu meningkatkan jumlah ruang kelas di sekolah yang ada dan membangun sekolah baru untuk menarik lebih banyak siswa. Dalam konteks ini, pemerintah Israel membuka 32 sekolah baru antara 2014 dan 2020 di Jerusalem Timur, menurut data dari pemerintah kota.

Rencana lima tahun

Serangan terhadap pendidikan diintensifkan dengan pengumuman pelaksanaan rencana lima tahun di kota Jerusalem yang berlangsung dari Oktober 2018 hingga Oktober 2023. Rencana ini, berjudul Rencana Lima Tahun: Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi di Jerusalem Timur, 2018-2023, memiliki anggaran sekitar US$657 juta.

Baca juga: Parlemen Berusaha Paksa Pemerintah AS Selidiki Kematian Jurnalis Palestina

Ini mencakup enam sektor pendidikan dan pendidikan tinggi, ekonomi dan perdagangan, pekerjaan dan kesejahteraan, transportasi, peningkatan kualitas hidup dan layanan yang diberikan kepada penduduk, serta perencanaan dan pendaftaran tanah. Bagian terbesar dari anggaran rencana telah dialokasikan untuk pendidikan sebesar 445 juta shekel (US$127m).

Dari jumlah ini, sekitar US$59 juta dialokasikan untuk mendorong partisipasi dalam pendidikan Israel dengan meningkatkan jumlah siswa yang mempelajari kurikulum Israel di Jerusalem Timur. Pasal 50 Konvensi Jenewa Keempat dan Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak masyarakat di bawah pendudukan untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan keyakinan mereka dan untuk melindungi budaya dan warisan mereka dari perubahan atau distorsi. (OL-14)