Parlemen Berusaha Paksa Pemerintah AS Selidiki Kematian Jurnalis Palestina

SEKELOMPOK anggota parlemen pada Kamis (28/7) berusaha memaksa penyelidikan pimpinan Amerika Serikat atas pembunuhan jurnalis Palestina-Amerika Shireen Abu Akleh. Ini dilakukan setelah keluarganya gagal memenangkan komitmen dari Presiden Joe Biden.

Kerabat jurnalis Al-Jazeera terkemuka, yang ditembak pada 11 Mei saat meliput operasi Israel di Tepi Barat dan memegang kewarganegaraan AS, diundang ke Washington untuk menemui Menteri Luar Negeri Antony Blinken setelah gagal mencari pertemuan dengan Biden baru-baru ini dalam perjalanan ke kawasan Timur Tengah. Blinken dalam pertemuan Selasa menyampaikan belasungkawa dan berjanji untuk mencari pertanggungjawaban, tetapi keluarga itu mengatakan dia tidak berkomitmen pada permintaan mereka untuk meluncurkan penyelidikan yang dipimpin AS.

Departemen Luar Negeri, yang memeriksa penyelidikan Israel dan Palestina, mengatakan pada 4 Juli bahwa Abu Akleh kemungkinan terbunuh oleh tembakan Israel tetapi tidak ada bukti bahwa dia sengaja menjadi sasaran dan bahwa peluru itu terlalu rusak untuk temuan konklusif. Sebagai tanggapan, anggota Kongres--kebanyakan dari sayap kiri Partai Demokrat Biden--mengatakan mereka memperkenalkan undang-undang yang akan mengesahkan penyelidikan yang didukung oleh intelijen AS.

"Kami mendesak rekan-rekan kami untuk melihat ini sebagai masalah pers yang bebas. Untuk mengesampingkan politik Israel dan Palestina dan melihat ini apa adanya yakni serangan terhadap pelaporan independen dan pembunuhan warga negara kami," kata anggota parlemen, Andre Carson, kepada wartawan, dengan kerabatnya di sisinya.

Dia mengatakan dia juga merencanakan RUU yang lebih luas yang akan mengharuskan pemerintah AS untuk menyelidiki pembunuhan jurnalis AS di luar negeri. Israel membantah keras akan menargetkan seorang jurnalis dan mengatakan sedang melanjutkan penyelidikannya sendiri.

Baca juga: Bertemu Blinken, Keluarga Jurnalis Palestina yang Terbunuh Tuntut Keadilan

Anggota parlemen lain, Marie Newman, dengan tajam mengkritik Departemen Luar Negeri karena belum bertindak. "Saya malu dan marah karena tidak ada penyelidikan. Saya akan memanggil Departemen Luar Negeri," katanya.

Para anggota parlemen mengakui bahwa mereka menghadapi rintangan pada undang-undang terkait. Upaya sebelumnya untuk meminta penyelidikan melalui amendemen dalam RUU Pertahanan berujung gagal. "Mungkin bagi beberapa rekan saya, jika mereka perlu menghilangkan kata Palestina dari Palestina-Amerika untuk hidupnya, mereka akan benar-benar mendukungnya," kata anggota parlemen, Rashida Tlaib, yang merupakan keturunan Palestina. (AFP/OL-14)