PRESIDEN Iran, Rabu (13/7), mengatakan tuntutan negaranya masuk akal selama negosiasi untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia. Dia menambahkan bahwa semua tuntutan Iran dibuat dalam kerangka perjanjian 2015 yang dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan atau JCPOA.
"Iran selalu bertindak sepenuhnya rasional dan mengajukan tuntutan yang masuk akal," kata Presiden Ebrahim Raisi dalam rapat kabinet, menurut situs resminya. Pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan setelah penarikan Amerika Serikat pada 2018 dimulai di Wina pada April 2021.
Jika berhasil, JCPOA yang diperbarui akan mengembalikan Teheran ke kepatuhan penuh terhadap komitmen nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi yang sangat dibutuhkan. Namun negosiasi terhenti sejak Maret dengan beberapa masalah yang belum terselesaikan yang tersisa antara AS dan Iran.
Pada akhir Juni, Qatar menjadi tuan rumah pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran dalam upaya mengembalikan proses Wina ke jalurnya. Namun diskusi itu terhenti setelah dua hari tanpa melanggar kebuntuan.
AS menuduh Iran mengangkat isu-isu yang sepenuhnya tidak terkait dengan kesepakatan nuklir. Ini mengacu pada permintaan Teheran agar AS menghapus Islamic Revolutionary Guards Corp dari daftar hitam teror.
Baca juga: Iran Pastikan Perjalanan Biden tidak Jamin Keamanan bagi Israel
Pada Rabu, juru bicara kementerian luar negeri Iran Nasser Kanani mengatakan kepada wartawan bahwa pertukaran pesan antara AS dan Iran berlanjut melalui mediasi Uni Eropa. Negosiasi berlangsung seperti sebelumnya melalui pertukaran pesan antara menteri luar negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dan kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell serta antara kepala perunding nuklir Iran Ali Bagheri dan koordinator UE Enrique Mora.
Putaran baru pembicaraan mungkin akan disepakati. "Saya kira waktu dan lokasi negosiasi akan segera ditentukan," tambahnya.
JCPOA berusaha untuk menjamin Teheran tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Ini sesuatu yang selalu disangkal ingin dilakukan Iran. (AFP/OL-14)
