Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH barikade di antara demonstran dan pasukan keamanan saat protes berlanjut di tengah kebuntuan antara pemerintah Presiden Guillermo Lasso dan sebagian besar demonstran pribumi yang menuntut diakhirinya tindakan darurat, di Quito, Ekuador, Minggu (26/6).
Kementerian energi Ekuador memperingatkan produksi minyak telah mencapai tingkat kritis dan dapat dihentikan seluruhnya dalam waktu 48 jam jika protes dan penghalang jalan terus berlanjut di negara Amerika Selatan yang dilanda krisis itu.
Hampir dua minggu protes yang dipimpin kelompok pribumi terhadap kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup telah melumpuhkan transportasi di Ekuador, dengan penghalang jalan didirikan di 19 dari 24 provinsi negara kaya minyak itu. "Produksi minyak berada pada tingkat kritis," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Lasso Dilantik Sebagai Presiden Ekuador
“Jika situasi ini berlanjut, produksi minyak negara itu akan dihentikan dalam waktu kurang dari 48 jam karena vandalisme, penyitaan sumur minyak dan penutupan jalan telah mencegah pengangkutan peralatan dan solar yang diperlukan untuk menjaga operasi tetap berjalan.”
"Hari ini angka menunjukkan penurunan lebih dari 50 persen" dalam produksi yang, sebelum protes, sekitar 520.000 barel per hari, kata kementerian itu.
Ekonomi Ekuador sangat bergantung pada pendapatan minyak, dengan 65% dari output diekspor dalam empat bulan pertama di 2022. Diperkirakan 14.000 pengunjuk rasa mengambil bagian dalam demonstrasi nasional, kebanyakan dari mereka di Quito.
Kekurangan sudah dilaporkan di ibu kota negara itu, di mana harga melonjak. Kekerasan antara polisi dan demonstran dilaporkan telah menewaskan lima orang, sementara sekitar 500 orang terluka, menurut berbagai sumber.
Kerugian ekonomi publik-swasta dari protes mencapai USD500 juta, menurut Menteri Produksi Julio Jose Prado. “Setiap hari tambahan downtime mewakili kerugian USD40 hingga USD50 juta,” katanya.
Kerugian keseluruhan sejak protes dimulai termasuk 8,5 juta liter susu senilai USD13 juta, serta USD90 juta barang-barang pertanian dan peternakan. Sementara itu, industri pariwisata melihat pembatalan meningkat hingga 80%, dengan kerugian setidaknya USD50 juta.
Selain itu, “di sektor pertanian bunga, penutupan selama 12 hari mengakibatkan kerugian sebesar USD30 juta dan kerusakan pada truk dan pertanian,” kata Prado. (France24/OL-13)
Baca Juga: AS Ajak Sekutunya Bersama-sama Melawan Rusia
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved