Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAHAN Amerika Serikat (AS) Biden berusaha untuk mengusulkan pertemuan puncak pada pekan lalu antara pemerintah Israel dan Otoritas Palestina. Sayangnya, usaha itu dengan cepat ditembak jatuh oleh Israel.
Usulan itu muncul selama pertemuan 31 Mei antara Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan penasihat keamanan nasional Israel Eyal Hulata di Washington DC. Tiga pejabat Israel mengonfirmasi hal itu kepada media AS Axios sebagaimana dilansir dari The New York Post, Kamis (9/6).
Selama pertemuan tersebut, Sherman dilaporkan mengusulkan pertemuan puncak lima arah antara Israel, Otoritas Palestina, AS, Mesir, dan Yordania. Pertemuan itu dapat diadakan di Washington DC.
Hulata dilaporkan menolak gagasan itu. Ia memberi tahu Sherman bahwa baik Israel maupun Otoritas Palestina tidak akan siap untuk pertemuan semacam itu. Penasihat keamanan nasional Israel itu menambahkan bahwa negara itu tidak tertarik pada foto pertemuan yang kemungkinan tidak akan menghasilkan apa-apa selain krisis harapan.
"Kami tidak menyukai ide ini," kata seorang pejabat senior Israel kepada Axios. "Pengalaman masa lalu mengajari kami bahwa krisis ekspektasi seperti itu dapat menyebabkan eskalasi di lapangan."
Usulan itu muncul ketika pemerintahan Biden tampaknya mendorong cakrawala politik antara Israel dan pejabat Palestina, menurut laporan itu. Pemerintah dilaporkan membahas pertemuan potensial dengan negara Timur Tengah itu sejak awal Desember.
Israel juga menyatakan keberatan saat itu dengan menunjuk pada sikap tegas Perdana Menteri Naftali Bennett yang tidak akan berpartisipasi dalam bentuk apa pun terkait negosiasi politik dengan Palestina. Dua pejabat Israel mengatakan hal tersebut kepada Axios saat itu.
Sejak itu, para pejabat Israel dilaporkan berharap dorongan AS akan menghilang tetapi akhirnya memutuskan untuk menegaskan kembali penolakannya minggu lalu. Seorang pejabat mengatakan kepada Axios bahwa pemerintah Israel tidak tahu pemerintahan Biden mendorong KTT itu begitu keras, ketika kemungkinan itu benar-benar terjadi tetap tipis.
Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar The Post. Seorang juru bicara mengatakan kepada media tersebut, "Kami tidak memiliki apa pun untuk diumumkan."
Baca juga: Suriah Hentikan Penerbangan Bandara Damaskus setelah Serangan Israel
Departemen Luar Negeri tidak merinci proposal Sherman dalam pembacaan pertemuan minggu lalu. Hanya mereka membahas, "Pentingnya Israel dan Palestina bekerja sama untuk menjaga ketenangan dan mengurangi ketegangan."
Wakil Sekretaris Sherman menegaskan kepada Penasihat Keamanan Nasional Hulata tentang kebutuhan untuk maju menuju kenyataan orang Israel dan Palestina sama-sama dapat menikmati ukuran keamanan, kebebasan, dan kemakmuran yang sama. "Mereka sepakat tentang perlunya koordinasi erat yang berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Israel untuk memajukan keamanan dan stabilitas regional," kata departemen itu. (OL-14)
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan keprihatinan atas klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Indonesia mengutuk keras tindakan sepihak Zionis Israel untuk memaksakan kedaulatan terhadap wilayah Tepi Barat yang mereka jajah sebagaimana yang disetujui parlemen Israel itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved