Kamis 26 Mei 2022, 13:42 WIB

Dua Tahun Tragedi Floyd, Biden Reformasi Kepolisian

Cahya Mulyana | Internasional
Dua Tahun Tragedi Floyd, Biden Reformasi Kepolisian

AFP/Robert CHIARITO
Polisi AS mengawal aksi demonstrasi memprotes penembakan Jacob Blake di Kenosha, Wisconsin.

 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang dia janjikan akan mengantarkan reformasi polisi paling signifikan dalam beberapa dekade. Itu bersamaan dengan peringatan dua tahun kematian George Floyd oleh polisi.

Meskipun kongres gagal menyetujui kebijakan itu tapi tetap disahkan dengan menggunakan hak istimewa presiden. Biden mengatakan dia menggunakan kekuatan itu sebagai komitmen atas janji politiknya untuk menghadirkan akuntabilitas dan reformasi polisi.

Biden didampingi keluarga Floyd serta kerabat Breonna Taylor, yang terbunuh ketika polisi mengeksekusi surat perintah larangan mengetuk di apartemennya pada tahun 2020. Dalam acara yang digelar di Gedung Putih itu, Biden memuji Floyd dan Taylor.

"Ini bukan tentang kematian mereka, tetapi apa yang kita lakukan untuk mengenang mereka yang penting," katanya.

Perintah eksekutif yang ditandatangani pada Rabu (25/5) mengarahkan agen federal untuk merevisi kebijakan penggunaan kekuatan, melarang taktik seperti chokehold, membatasi praktik seperti surat perintah larangan dan mempromosikan teknik de-eskalasi.

Ini juga menyerukan penciptaan standar nasional baru untuk akreditasi departemen kepolisian, membuat database nasional untuk melacak pelanggaran polisi, lebih lanjut membatasi transfer peralatan militer ke departemen kepolisian dan mengharuskan lembaga untuk menerapkan alat baru untuk menyaring bias yang melekat di antara petugas serta yang direkrut.

Termasuk membersihkan boknum polisi yang mempromosikan kekerasan yang melanggar hukum atau mendukung pandangan supremasi kulit putih. Perintah itu, kata Biden, adalah "ukuran dari apa yang dapat kita lakukan bersama untuk menyembuhkan jiwa bangsa ini, untuk mengatasi ketakutan dan trauma yang mendalam, kelelahan yang terutama dialami oleh orang kulit hitam Amerika selama beberapa generasi".

Ketika upacara berakhir, Biden mengundang putri kecil Floyd, Gianna, untuk duduk di kursinya dan menyerahkan pena yang dia gunakan untuk menandatangani aturan itu. "Ayahku akan mengubah dunia," kata Gianna.

Biden juga menyinggung pembantaian 19 anak dan dua guru di Uvalde, Texas pada Selasa. "Kami di sini hari ini untuk tujuan yang sama - untuk berkumpul dan berkata, cukup," katanya.

Ketentuan baru itu akan berlaku untuk lebih dari 100.000 petugas penegak hukum federal. Biden berjanji untuk melakukan reformasi kepolisian dan mengatasi rasisme juga penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap sipil.

Kelompok hak-hak sipil dan aktivis keadilan rasial telah mendorongnya untuk memenuhi janji politiknya. Floyd terbunuh pada 25 Mei 2020, ketika seorang petugas polisi kulit putih Minneapolis menjepit leher Floyd dengan lututnya selama lebih dari sembilan menit.

Floyd, yang berkulit hitam, diborgol dan memohon agar dilepaskan karena tidak bisa bernapas. Kematiannya memicu gerakan nasional melawan ketidakadilan rasial dan secara dramatis mengubah pandangan lama tentang rasisme dan kepolisian.

Tahun lalu, parlemen AS mengeluarkan undang-undang yang dinamai penghormatan untuk Floyd. Namun negosiasi terhenti di senat dengan suara sama rata, padahal 60 suara dibutuhkan untuk meloloskan undang-undang itu.

Berbicara di depan Biden, Wakil Presiden AS Kamala Harris mengatakan senat asal Partai Republik yang menentang undang-undang tersebut menjauh dari kewajiban moral mereka untuk mengatasi masalah yang menyebabkan jutaan orang Amerika berbaris di jalan-jalan.

Pejabat Gedung Putih mengatakan perintah itu telah dirumuskan lebih dari 100 jam yang juga hasil pertemuan dengan para pemangku kepentingan termasuk pejabat penegak hukum, anggota parlemen, kelompok hak-hak sipil dan kebebasan sipil dan keluarga korban kekerasan polisi.

“Kami tahu betul bahwa perintah eksekutif tidak dapat mengatasi krisis kepolisian Amerika dengan cara yang sama seperti yang dimiliki kongres, tetapi kami harus melakukan semua yang kami bisa,” kata Derrick Johnson, presiden NAACP, yang menghadiri upacara penandatanganan tersebut.

“Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghormati warisan George Floyd selain Presiden Biden mengambil tindakan dengan menandatangani perintah eksekutif reformasi kepolisian.”

Derek Chauvin, petugas yang menjepit Floyd ke tanah dengan lututnya, dihukum karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman 22 setengah tahun penjara. Tiga mantan perwira lainnya dihukum di pengadilan federal karena melanggar hak-hak sipil Floyd.

Perintah itu hanya berlaku untuk agen federal. Biden tidak memiliki otoritas langsung atas lembaga negara bagian dan lokal. Tetapi pejabat Gedung Putih mengatakan perintah itu memberi insentif kepada lembaga penegak hukum di setiap tingkat untuk berpartisipasi dalam pendaftaran polisi nasional dan untuk mengadopsi standar akuntabilitas baru dan kebijakan de-eskalasi yang ditetapkan oleh perintah tersebut.

Partai Demokrat sedang menavigasi lanskap politik yang rumit tentang masalah kepolisian dan kejahatan dengan waktu kurang dari enam bulan sebelum pemilihan paruh waktu. Partai Republik berusaha menyalahkan Demokrat atas meningkatnya kejahatan kekerasan di beberapa kota, klaim yang meragukan bahwa mereka terkait dengan seruan yang dibuat oleh para aktivis setelah kematian Floyd untuk memangkas dana polisi.

Sebagai kandidat dan sebagai presiden, Biden telah mencela upaya untuk menggunduli polisi, mengulangi, yang membuat frustrasi beberapa orang di partainya, bahwa departemen membutuhkan lebih banyak dana, bukan lebih sedikit.

Ketika versi draf perintah itu bocor di awal tahun ini, beberapa kelompok penegak hukum mengklaim telah menemukan beberapa bahasa yang tidak tepat. Terutama yang bernada singgungan atau dengan istilah rasisme sistemik dalam peradilan pidana AS.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan teks tersebut telah direvisi dan diperbaiki berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan tetapi tidak akan mengatakan apakah dokumen tersebut secara eksplisit merujuk pada rasisme sistemik.

Pejabat itu mengatakan perintah itu "tidak menyembunyikan dari kebenaran bahwa kita membutuhkan reformasi dalam kepolisian dan dalam sistem peradilan pidana kita yang lebih besar, dan itu termasuk mengatasi rasisme sistemik”. (The Guardian/OL-12)

Baca Juga

AFP/Jaafar Ashtiyeh.

Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel di Kota Jaba

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 15:57 WIB
Pada Minggu, seorang warga Palestina berusia 17 tahun tewas setelah ditembak sehari sebelumnya dalam serangan tentara Israel lain di kota...
AFP/Kantor Pers Otoritas Palestina.

Bersejarah, Presiden Palestina dan Pemimpin Hamas Bertemu di Aljazair

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 14:00 WIB
Selain Abbas dan Haniyeh, Tebboune pada Selasa menjadi tuan rumah bagi beberapa pejabat...
Antara

Pangkas Waktu Pengiriman, Shopee Buka Lima Pusat Distribusi di Brasil

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 13:48 WIB
Shopee, salah satu e-commerce global, membuka lima pusat distribusi baru di Brasil dalam beberapa bulan terakhir untuk mempermudah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya