Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DUA pejabat intelijen pertahanan Amerika Serikat dijadwalkan akan bersaksi di depan Kongres AS pada besok tentang apa yang diketahui pemerintah tentang benda terbang tak dikenal (UFO).
Sidang tentang UFO itu menjadi yang pertama kali digelar dalam lebih dari 50 tahun. Kesaksian di depan subkomite intelijen DPR AS itu dilakukan 11 bulan setelah muncul laporan tentang 140 lebih kasus "fenomena udara tak dikenal" (UAP), menurut istilah pemerintah, yang dilaporkan oleh pilot-pilot militer AS sejak 2004.
Istilah yang lebih populer, UFO, telah lama banyak dikaitkan dengan pesawat makhluk luar angkasa, yang tidak disebut dalam laporan UAP pada Juni tahun lalu.
Fokus laporan itu adalah kemungkinan dampaknya terhadap keamanan nasional dan keselamatan penerbangan.
Namun, laporan itu mencantumkan sejumlah UAP yang sebelumnya diungkap dalam rekaman video yang dirilis Departemen Pertahanan AS tentang benda angkasa misterius.
Benda itu menunjukkan kecepatan dan kemampuan manuver yang melebihi teknologi penerbangan saat ini dan tidak tampak memiliki propulsi atau kendali terbang.
Kesaksian pada Selasa diperkirakan akan memeriksa ulang temuan dalam laporan itu, yang berisi sembilan halaman "penilaian awal" dan disusun oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional dan gugus tugas angkatan laut yang dibentuk Dephan AS pada 2020.
"Warga Amerika layak mendapatkan keterbukaan penuh," kata Ketua Komite Intelijen Adam Schiff dalam pernyataan pekan lalu untuk mengumumkan rencana sidang itu.
Baca juga: Hizbullah di Parlemen Libanon Ingatkan Saingannya tidak Bela Israel
Para analis pertahanan dan intelijen yang melakukan penilaian tidak menyebutkan asal muasal 144 penampakan dalam laporan itu, kecuali satu kasus yang dikatakan sebagai sebuah balon terbang yang kempis.
Gugus tugas AL yang menyusun laporan itu diganti pada November dengan badan baru di Dephan AS bernama Kelompok Identifikasi dan Sinkronisasi Manajemen Benda Udara.
Ronald Moultrie, menteri muda pertahanan yang memimpin kelompok itu, adalah satu dari dua pejabat yang dipanggil untuk memberikan kesaksian pada Selasa. Pejabat lainnya adalah Scott Bray, wakil direktur intelijen angkatan laut.
Keduanya dijadwalkan bersaksi secara tertutup setelah kesaksian umum digelar.
Meskipun tidak memberikan kesimpulan, laporan tahun lalu itu mengatakan penampakan UAP kemungkinan tidak memiliki penjelasan tunggal.
Data dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah mereka mewakili sebentuk sistem udara eksotis yang dikembangkan secara rahasia oleh pemerintah AS atau entitas bisnis, atau oleh kekuatan asing lain seperti China atau Rusia, menurut laporan itu.
Para analis belum mengesampingkan kemungkinan kasus-kasus UAP itu berasal dari luar bumi, kata pejabat senior AS kepada pers jelang penerbitan laporan tahun lalu.
Namun, laporan itu sendiri menghindari menyebut secara eksplisit kemungkinan tersebut.
Kendati demikian, laporan itu menandai titik balik bagi pemerintah AS setelah berpuluh-puluhan tahun menyanggah dan mendiskreditkan laporan tentang UFO dan "piring terbang" sejak 1940-an.
Sidang itu juga akan menandai dengar pendapat pertama di kongres tentang masalah tersebut sejak Angkatan Udara AS pada 1969 menghentikan program Project Blue Book, yang hasilnya tidak meyakinkan.
Selama 17 tahun, proyek itu mengumpulkan 12.618 kasus penampakan UFO, 701 di antaranya melibatkan benda-benda yang secara resmi masih dianggap "tak dikenal".
Namun, AU AS kemudian mengatakan pihaknya tidak menemukan indikasi adanya ancaman keamanan nasional atau bukti adanya kendaraan dari luar angkasa.(Ant/OL-4)
Sebagai Ketua Kongres, Deby didampingi Sekjen WOCPM asal Rusia Prof Svetlana Trofimova memimpin berbagai sesi ilmiah, panel diskusi, serta membuka ruang kolaborasi internasional.
KETUA DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menanggapi proses penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan KPK
Siti Aniroh Slamet Effendy, mewakili PP Muslimat NU, mengapresiasi kegiatan ini sebagai ruang untuk menciptakan kader-kader andal.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Bintang mengatakan proses Kongres PDIP tahun 2025 nanti sama dengan proses di semua tingkatan. Baik dari pemilihan ketua anak ranting hingga ketua umum partai.
Ketika persaingan global dalam industrialisasi segenap penjuru dunia, pembangunan SDM sangatlah penting untuk menyukseskan cita cita meraih Indonesia Emas 2045 kelak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved