Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait krisis dua negera yang sedang bertikai, Rusia-Ukraina.
Sikap tersebut disampaikan Kepala Negara melalui akun Youtube kantor Sekretariat Presiden, Sabtu (29/4). Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah informasi penting terkait penyelenggaraan kegiatan G20 di tengah berkecamuknya ketegangan dunia sebagai akibat perang kedua negara.
“Harapan Presiden yang mengimbau agar perbedaan antarnegara bisa diselesaikan secara damai selaras dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB,” kata Hikmahanto, saat dihubungi, Sabtu (30/4/) malam.
Baca juga: Presiden Jokowi Ingin Mempersatukan G20
Apresiasi selanjutnya patut diberikan kepada Presiden Jokowi, yang menolak dengan tegas permintaan bantuan berupa senjata dari Presiden Zelensky. Presiden dengan tepat melakukan penolakan permintaan atas dasar konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Preambul UUD 1945 menyebutkan salah satu alasan dibentuknya pemerintah adalah untuk ikut dalam ketertiban dunia. Sikap Indonesia untuk tidak membantu dalam hal persenjataan dianggap Hikmahanto langkah yang tepat.
Bantuan-bantuan seperti itu dikatakannya justru memperburuk situasi, bahkan perang justru bereskalasi. Saat ini dikhawatirkan perang telah bergeser tidak lagi antara Rusia dengan Ukraina, melainkan meluas jauh.
“Sayangnya, Ukraina hanya dijadikan medan perang tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan rakyat Ukraina,” ucapnya.
Namun begitu, langkah Presiden Jokowi yang mengundang Presiden Zelensky ke pertemuan KTT G20, juga patut diapresiasi.
Sebagai Presiden G20, Indonesia memiliki diskresi untuk mengundang siapa pun yang dianggap penting bagi pertemuan KTT G20. Tahun kemarin, Italia mengundang Singapura, yang bukan anggota G20, untuk hadir.
“Bagi Indonesia, kehadiran dari kepala pemerintahan dan kepala negara dalam KTT sangat penting karena pada forum tersebut akan diambil keputusan yang akan mempengaruhi perekonomian dunia dan lingkungan hidup,” pungkasnya. (RO/OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved