Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA Penjaga Revolusioner (Revolutionary Guards) Iran mengatakan pada Kamis (21/4) mereka tidak akan berhenti menuntut balas atas seorang jenderal top mereka yang terbunuh dalam serangan AS. Ini menjadi salah satu syarat untuk mengakhiri sanksi. Ini titik perdebatan dalam pembicaraan nuklir.
Iran telah terlibat selama satu tahun dalam negosiasi dengan Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, dan Tiongkok secara langsung, dan Amerika Serikat secara tidak langsung, untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015, yang dikenal sebagai rencana aksi komprehensif bersama (JCPOA). Jenderal Qasem Soleimani, yang memimpin Angkatan Quds, lengan operasi Penjaga Revolusioner di luar negeri, tewas dalam serangan drone AS di ibu kota Irak Baghdad pada Januari 2020.
"Musuh meminta kami beberapa kali untuk melupakan pembalasan darah Qasem Soleimani agar mengangkat beberapa sanksi, tetapi ini fantasi," kata Kepala AL Guards Laksamana Alireza Tangsiri, dikutip oleh situs web berita Guards. Guards merupakan pasukan ideologis militer Iran.
Mantan Presiden AS Donald Trump memerintahkan Soleimani dibunuh. Iran menanggapi pembunuhannya dengan menembakkan rudal beberapa hari kemudian di pangkalan Irak yang menampung tentara AS sehingga menyebabkan cedera.
Baca juga: Kepala Pasukan Quds IRGC Iran Bicara Hizbullah dan Houthi
Pada 2018, dua tahun sebelum pembunuhan Soleimani, AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir dan mengenakan sanksi kepada Iran. Ini mendorong Teheran mundur dari komitmennya.
Di antara poin perdebatan yang tersisa yaitu permintaan Teheran untuk menghapus Penjaga Revolusioner dari daftar teror AS. Sanksi itu dikenakan oleh Trump setelah ia menarik diri dari perjanjian nuklir. Sayap kanan politisi AS dan Israel memperingatkan Washington terhadap pencabutan sanksi kepada Guards.
Iran pekan ini mengatakan bahwa masalah teknis dalam negosiasi untuk memulihkan perjanjian nuklir telah diselesaikan. Namun masalah politik masih bertahan.
Baca juga: Tuding Agresi Zionis, Iran Janjikan Bantuan Baru untuk Palestina
"Kami berulang kali menekankan (ke Washington) bahwa Iran tidak mau meninggalkan garis merahnya," kata Menteri Luar Negeri Iran Amir-Abdollahian, Kamis, tanpa memberikan perincian lebih lanjut. Pada Senin, juru bicara kementerian luar negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan, "Para pelaku, pejabat, kaki tangan, dan penasihat dalam kematian Soleimani tidak akan dihukum, tetapi orang-orang ini harus dibawa ke pengadilan." (AFP/OL-14)
Pemerintah Tiongkok menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan militer terhadap Iran yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel.
Sebanyak sembilan orang dilaporkan tewas dan 40 lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan antara aparat kepolisian dan pengunjuk rasa Konsulat Amerika Serikat di Karachi, Pakistan.
Presiden AS Donald Trump menyebut operasi militer terhadap Iran bisa berlangsung hingga empat minggu dan memperingatkan kemungkinan korban tambahan.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan setuju dengan AS soal program nuklir Iran, namun peringatkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah.
Trump setuju berbicara dengan pemimpin baru Iran. Teheran terbuka untuk upaya serius meredakan ketegangan, kata Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi.
Amerika Serikat konfirmasi 3 anggota militer tewas dan 5 luka-luka akibat operasi terhadap Iran. USS Abraham Lincoln aman meski misil diluncurkan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan siap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat jika status nuklir negaranya diakui, namun ia menutup pintu bagi Korea Selatan.
PARTAI Buruh Korea Utara membuka kongres, demikian dilaporkan media resminya, Jumat (20/2), yang menandai dimulainya pertunjukan politik untuk mengungkap fase berikutnya senjata nuklir
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
INDONESIA mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia segera melanjutkan perundingan untuk mencegah perlombaan senjata nuklir baru.
Pemerintah Tiongkok menyatakan penyesalan atas berakhirnya Perjanjian New START antara AS dan Rusia. Beijing mendesak Washington melanjutkan dialog dengan Moskow.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved