Pelanggaran Lockdown oleh PM Boris Johnson Jadi Bumerang

ANGGOT Aparlemen Inggris mengajukan mosi terhadap Perdana Menteri  (PM) Boris Johnson yang melakukan pelanggaran kebijakan lockdown dalam penanggulangan Covid-19.

Anggota parlemen menyetujui hak tersebut untuk selanjutnya memasuki proses penyelidikan untuk mencari kesalahan Johnson.

Mosi itu telah disahkan tanpa perlawanan dari kubu pendukung pemerintah di parlemen. Langkah itu disetujui secara aklamasi atau tanpa pemungutan suara di House of Commons.

Tahap selanjutnya Komite Hak Istimewa parlemen akan menentukan nasib Johnson untuk terus atau diberhentikan dari jabatannya.

Keduanya bergantung dari hasil penyelidikan pelanggaran Johnson.

Inti masalahnya yakni terkait dugaan pelanggaran pembatasan kerumunan yang diterbitkan Johnson bersama menterinya. Namun Johnson terungkap menggelarnya dengan menggelar perayaan ulang tahunnya yang meriah di kantor perdana menteri.

Baca juga: Didenda karena Gelar Pesta Saat Lockdown Covid-19, PM Inggris Minta Maaf

Itu artinya Johnson menjadi Perdana Menteri Inggris pertama yang melanggar hukum dengan denda 50 pound ($66) oleh polisi pada Juni 2020.

Sebelumnya Johnson disebut menutupi pelanggaran tersebut kepada parlemen dengan menyatakan protokol kesehatan berikut pembatasan kegiatan dilaksanakan di kantor perdana menteri.

Johnson telah meminta maaf, tetapi menyangkal bahwa dia sengaja melanggar aturan. Johnson semula mengatakan tidak menggelar acara mewah yang memantik kerumunan tetapi mengaku usai foto keramaian pestanya tersebar luas.

"Kebenarannya sederhana dan begini, dia (Johnson) berbohong untuk menghindari sanksi hukum, dan begitu dia tertangkap, dia berbohong lagi,” kata anggota parlemen Partai Nasional Skotlandia Ian Blackford di House of Commons.

Biasanya pembuat undang-undang dilarang keras melanggarnya atau menyangkal saat melakukan pelanggaran. Kemarahan publik atas tindakan Johnson diprediksi akan merugikan partainya dalam pemilihan kepala daerah pada 5 Mei.

Beberapa telah secara terbuka meminta Johnson untuk mengundurkan diri. “Sungguh menyedihkan diminta untuk membela yang tidak dapat dipertahankan,” kata legislator Konservatif William Wragg.

"Setiap saat sebagian dari kita terimbas dampak negatifnya," kata Wragg.

Anggota parlemen Steve Baker, bagian pendukung Johnson, mengatakan bahwa Johnson harus segera turun dari jabatannya karena melanggar konstitusi dan semangat penegakan aturan hukum.

Johnson dan sekutunya berpendapat bahwa pergantian pemimpin tidak tepat dilakukan saat ini dengan alasan apapun. Sebab Inggris membutuhkan pemimpin untuk menjaga stabilitas dari dampak perang di Ukraina.

Usai terbang dari India untuk kunjungan dua hari yang berfokus pada peningkatan hubungan ekonomi, Johnson membantah dengan sengaja membohongi parlemen dan bersikeras dia akan memimpin hingga akhir masa jabatannya atau 2024.

"Beberapa pihak berimajinasi yang menginginkan saya harus mengundurkan diri. Tetapi saya tidak ingin terbawa. Saya pun tidak akan menggubris mereka," kata Johnson. (France24/Cah/OL-09)