Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut laporan yang menyebutkan truk yang membawa bantuan makanan dan bahan bakar telah mencapai Tigray dan Afar, Ethiopia. Akses menjadi mudah usai deklarasi gencatan senjata kemanusiaan oleh milter Etiopia.
Guterres meminta semua pihak di Etiopia untuk menjaga momentum dan menindaklanjuti komitmen terhadap kemanusiaan. Gencatan senjata harus dipastikan berjalan sesuai rencana.
Dia juga mendorong pemulihan layanan publik di Tigray, termasuk perbankan, listrik dan telekomunikasi, serta akses komersial.
Baca juga: Hampir 40% Masyarakat Tigray Alami Kekurangan Makanan Ekstrem
"PBB menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan untuk mendukung masa depan yang damai dan sejahtera bagi semua orang Etiopia," katanya.
Sebelumnya, Amnesty International dan Human Rights Watch menyatakan dalam laporan para pejabat dan pasukan khusus regional Amhara serta milisi dalam pertempuran di Tigray Barat telah melakukan kejahatan perang. Mereka juga menuduh militer Etiopia terlibat dalam tindakan tersebut.
“Sejak November 2020, para pejabat dan pasukan keamanan Amhara telah terlibat dalam kampanye pembersihan etnik tanpa henti untuk mengusir warga Tigrayan di Tigray Barat dari rumah mereka,” kata Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth.
Juru bicara pemerintah Amhara Gizachew Muluneh mengatakan tuduhan pelanggaran dan pembersihan etnis di Tigray Barat merupakan kebohongan dan berita yang dibuat-buat.”
Juru bicara pemerintah dan militer Ethiopia, mantan komandan pasukan khusus Amhara dan administrator Tigray Barat tidak menanggapi laporan tersebut.
Amnesty dan Human Rights Watch mengatakan pasukan Tigrayan juga melakukan pelanggaran dalam 17 bulan. Laporan itu, yang didasarkan pada 427 wawancara dengan penyintas, anggota keluarga dan saksi mata, merupakan penilaian paling komprehensif sejauh ini mengenai berbagai pelanggaran selama perang di Tigray Barat.
Tigray Barat menghadapi sebagian kekerasan terburuk dalam perang itu, yang menghadapkan pemerintah PM Etiopia Abiy Ahmed dan sekutu-sekutunya dari wilayah Amhara dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). TPLF mendominasi pemerintah Ethiopia sebelum Abiy naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2018.
Amhara dan Tigray sama-sama mengklaim wilayah tersebut, yang dikuasai oleh pasukan Amhara dan militer Etiopia.
Selain pembantaian berulang kali, laporan itu menyebut berbagai pertemuan di mana para pejabat Amhara membahas rencana memindahkan warga Tigray dan restriksi yang mereka berlakukan terhadap bahasa Tigrayan sebagai bukti pembersihan etnik. (Xinhua/OL-1)
Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan sejumlah kelompok kemanusiaan sulit masuk ke wilayah Tigray, Ethiopia.
Penangkapan itu terjadi setelah pemerintah Perdana Menteri Abiy Ahmed mengumumkan keadaan darurat pada awal November ketika pejuang pemberontak mengancam akan berbaris di ibu kota.
Laporan situasi terbaru dari kantor koordinasi kemanusiaan PBB diunggah daring pada Kamis (30/9) malam tersebut.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved