Bantuan PBB untuk Etnik Tigray Tiba

SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut laporan yang menyebutkan truk yang membawa bantuan makanan dan bahan bakar telah mencapai Tigray dan Afar, Ethiopia. Akses menjadi mudah usai deklarasi gencatan senjata kemanusiaan oleh milter Etiopia.

Guterres meminta semua pihak di Etiopia untuk menjaga momentum dan menindaklanjuti komitmen terhadap kemanusiaan. Gencatan senjata harus dipastikan berjalan sesuai rencana.

Dia juga mendorong pemulihan layanan publik di Tigray, termasuk perbankan, listrik dan telekomunikasi, serta akses komersial.

Baca juga: Hampir 40% Masyarakat Tigray Alami Kekurangan Makanan Ekstrem

"PBB menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan untuk mendukung masa depan yang damai dan sejahtera bagi semua orang Etiopia," katanya.

Sebelumnya, Amnesty International dan Human Rights Watch menyatakan dalam laporan para pejabat dan pasukan khusus regional Amhara serta milisi dalam pertempuran di Tigray Barat telah melakukan kejahatan perang. Mereka juga menuduh militer Etiopia terlibat dalam tindakan tersebut.

“Sejak November 2020, para pejabat dan pasukan keamanan Amhara telah terlibat dalam kampanye pembersihan etnik tanpa henti untuk mengusir warga Tigrayan di Tigray Barat dari rumah mereka,” kata Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth.

Juru bicara pemerintah Amhara Gizachew Muluneh mengatakan tuduhan pelanggaran dan pembersihan etnis di Tigray Barat merupakan kebohongan dan berita yang dibuat-buat.”

Juru bicara pemerintah dan militer Ethiopia, mantan komandan pasukan khusus Amhara dan administrator Tigray Barat tidak menanggapi laporan tersebut.

Amnesty dan Human Rights Watch mengatakan pasukan Tigrayan juga melakukan pelanggaran dalam 17 bulan. Laporan itu, yang didasarkan pada 427 wawancara dengan penyintas, anggota keluarga dan saksi mata, merupakan penilaian paling komprehensif sejauh ini mengenai berbagai pelanggaran selama perang di Tigray Barat.

Tigray Barat menghadapi sebagian kekerasan terburuk dalam perang itu, yang menghadapkan pemerintah PM Etiopia Abiy Ahmed dan sekutu-sekutunya dari wilayah Amhara dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). TPLF mendominasi pemerintah Ethiopia sebelum Abiy naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2018.

Amhara dan Tigray sama-sama mengklaim wilayah tersebut, yang dikuasai oleh pasukan Amhara dan militer Etiopia.

Selain pembantaian berulang kali, laporan itu menyebut berbagai pertemuan di mana para pejabat Amhara membahas rencana memindahkan warga Tigray dan restriksi yang mereka berlakukan terhadap bahasa Tigrayan sebagai bukti pembersihan etnik. (Xinhua/OL-1)