Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Twitter Batasi Jangkauan Akun Pemerintah Rusia

Nur Aivanni
06/4/2022 11:19
Twitter Batasi Jangkauan Akun Pemerintah Rusia
Twitter(AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV )

TWITTER, pada Selasa (5/4), mengumumkan mereka memperkenalkan langkah baru terhadap akun pemerintah Rusia untuk mengurangi dampak propaganda resmi di jejaring sosial.

Dalam sebuah pernyataan, platform itu mengatakan akun resmi pemerintah Rusia tidak akan lagi direkomendasikan kepada pengguna Twitter di semua kategori aplikasi tersebut, termasuk dalam pencarian.

Perusahaan California itu, seperti saingannya Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, telah memblokir akun media pemerintah Rusia RT dan Sputnik di Uni Eropa.

Moskow pun menanggapinya dengan membatasi akses ke Twitter di negara itu dan memblokir Facebook dan Instagram.

"Kami tidak akan memperkuat atau merekomendasikan akun pemerintah milik negara yang membatasi akses ke informasi gratis dan terlibat dalam konflik bersenjata antarnegara - apakah Twitter diblokir di negara itu atau tidak," kata Twitter dalam sebuah pernyataan.

"Ketika pemerintah memblokir atau membatasi akses ke layanan daring di negara mereka, meremehkan suara publik dan kemampuan untuk mengakses informasi secara bebas, tetapi terus menggunakan layanan daring untuk komunikasi mereka sendiri, ketidakseimbangan informasi yang parah tercipta," terangnya.

Baca juga: Twitter Tawarkan Kursi Dewan Direksi pada Bos Tesla

Akun resmi Presiden Rusia Vladimir Putin dalam bahasa Inggris hanya memiliki 1,7 juta pengikut.

Sejak dimulainya serangan Rusia di Ukraina pada 24 Februari, pihak berwenang telah meningkatkan sensor - yang sudah ketat - untuk mengontrol cara perang digambarkan di televisi dan pers, tetapi juga oleh individu pribadi di jaringan sosial.

Penggunaan kata-kata seperti "perang" atau "invasi" untuk menggambarkan intervensi atau mengacu pada tindakan terhadap warga sipil dilarang. Pemerintah Rusia malah menyebut konflik itu sebagai "operasi militer khusus."

Selain itu, media independen utama yang masih ada di Rusia telah diblokir atau ditangguhkan pekerjaannya untuk menghindari masalah. (AFP/OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya