Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani mendorong peningkatan hubungan Indonesia dengan Bahrain di masa mendatang. Beberapa kerja sama yang bisa ditingkatkan secara sifnifikan antara lain di bidang ekonomi, perdagangan, kerja sama teknik, dan kebudayaan.
Hal itu diungkapkan Puan saat melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Bahrain, Fawzia Bint Abdullah Zainal di sela perhelatan IPU ke–144 di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3). Pertemuan Puan dan Fawzia Bint Abdullah Zainal merupakan pertemuan bilateral yang dinilai penting untuk kedua negara.
Dalam pertemuan itu, Puan berbicara mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Bahrain yang sudah terjalin sejak 1976. "Saya mengapresiasi pembukaan Kedutaan Bahrain di Jakarta tahun 2018. Ini salah satunya karena dorongan Delegasi DPR yang berkunjung ke Parlemen Bahrain. Tentunya hal tersebut menunjukkan manfaat diplomasi parlemen," ungkap Puan.
Puang mengatakan nilai perdagangan antara Indonesia dan Bahrain adalah yang paling kecil dibandingkan dengan negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) lainnya. "Karena itu, saya mendorong agar terus ditingkatkan," tuturnya.
Puan yakin masih cukup banyak potensi yang terbuka bagi Indonesia dan Bahrain untuk meningkatkan nilai perdagangan. Kedua negara dikatakannya sudah membuka diri dan pernah membuat MOU untuk mendukung peningkatan perdagangan.
Indonesia disebut melihat Bahrain sebagai pintu gerbang untuk memasuki negara– negara Gulf Cooperation Council (GCC). Karena itu Bahrain menjadi mitra penting dan strategis bagi Indonesia, ujar Puan.
"Indonesia membuka peluang dan kesempatan bagi para investor Bahrain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan banyaknya sumber daya di Indonesia, pengusaha Bahrain ditarik untuk berinvestasi di Indonesia agar ada peningkatan volume perdagangan yang dianggap masih relatif kecil," jelas Puan.
Volume perdagangan antara Indonesia dengan Bahrain memang masih relatif kecil, sekitar US$225 juta pada 2019, Angka itu turun menjadi US$170 juta pada 2020, dengan posisi defisit pada Indonesia.
Sementara itu, anggota Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang mendampingi Puan dalam pertemuan mengatakan, Ketua Parlemen Bahrain memberi apresiasi atas persahabatan kedua negara dan juga kerja sama yang akan ditingkatkan antarkedua belah pihak. (RO/OL-15)
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved