PBB dan AS Tekan Sudan Selatan untuk Menggelar Pemilu

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat (AS), pada Senin (7/3), mendesak para pemimpin Sudan Selatan untuk berbuat lebih banyak untuk mempersiapkan pemilu yang akan diadakan dalam waktu kurang dari satu tahun atau berisiko menjadi "bencana".

"Seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya, pemilihan berpotensi menjadi momen pembangunan bangsa atau bencana," kata utusan PBB untuk Sudan Selatan, Nicholas Haysom, kepada Dewan Keamanan.

"Banyak tergantung pada kemauan politik dan kepemimpinan Sudan Selatan yang bekerja sama," katanya.

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa untuk bekerja menuju demokrasi sebenarnya, pemerintah Sudan Selatan perlu bergerak cepat untuk menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan tentang revitalisasi proses perdamaian.

Baca juga: Pentagon: Hampir Semua Pasukan Rusia Sudah Dikerahkan

"Itu berarti proses penyusunan konstitusi yang inklusif, reformasi manajemen keuangan publik, pengaturan keamanan transisi dan mekanisme keadilan transisi," katanya.

"Sayangnya, pemerintah Sudan Selatan tertinggal dalam memenuhi tolok ukur pemilihan utama yang ditetapkan dalam perjanjian," tambahnya.

Dengan keputusan Dewan Keamanan yang diperkirakan pada 15 Maret tentang pembaruan misi penjaga perdamaian di Sudan Selatan selama satu tahun, Haysom memohon agar pengerahan itu tetap pada tingkat saat ini, yaitu 17.000 tentara dan 2.100 polisi.

"Kami mengantisipasi mandat yang cukup fleksibel untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, atas permintaan pemerintah," katanya.

Dengan kurang dari satu tahun sampai pemilihan, Sudan Selatan, yang baru merdeka sejak 2011, berisiko terjun kembali ke dalam perang, kata PBB memperingatkan pada Februari 2022.

Negara termuda di dunia itu telah mengalami ketidakstabilan yang kronis sejak kemerdekaannya dari Sudan. (AFP/Nur/OL-09)