Rabu 16 Februari 2022, 11:08 WIB

Polisi Menahan Mantan Presiden Honduras Terkait Permintaan Ekstradisi dari AS

 Atikah Ishmah Winahyu | Internasional
Polisi Menahan Mantan Presiden Honduras Terkait Permintaan Ekstradisi dari AS

Str / AFP
Mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez (kedua dari kiri) tampak dirantai tangannya di Markas Kantor Polisi Honduras, Selasa (15/2).

 

POLISI Honduras menahan mantan presiden Juan Orlando Hernandez pada Selasa (15/2), hanya beberapa pekan setelah ia meninggalkan kekuasaan.

Dalam laporan langsung yang ditayangkan di TV nasional, petugas polisi memberi Hernandez rompi antipeluru dan memasang rantai di antara lengan dan pergelangan kakinya sebelum membawanya ke pangkalan terdekat untuk pasukan khusus polisi.

Hernandez duduk di meja di mana dokter melakukan pemeriksaan medis di depan media, termasuk membuka kancing bajunya untuk meletakkan stetoskop di dadanya, menurut tayangan langsung HCH Noticias.

Penahanan Hernandez terjadi setelah seorang hakim Honduras pada hari Selasa (15/2) memerintahkan penangkapan mantan pemimpin sayap kanan itu di tengah permintaan ekstradisi oleh Amerika Serikat (AS) atas tuduhan perdagangan narkoba dan senjata.

Baca juga: Perwakilan Myanmar Tidak akan Hadiri Pertemuan ASEAN Pekan ini

Hernandez harus muncul di hadapan hakim dalam waktu 24 jam, seorang juru bicara menambahkan.

Permintaan ekstradisi Washington berbeda dengan periode ketika pemerintah AS melihat Hernandez sebagai sekutu penting di Amerika Tengah yang bergejolak selama delapan tahun berkuasa.

Sebuah dokumen Kedutaan Besar AS mengatakan Hernandez dicari atas tuduhan bahwa ia berpartisipasi dalam skema perdagangan narkoba antara 2004 dan 2022.

Hernandez, yang digantikan sebagai presiden bulan lalu oleh sayap kiri Xiomara Castro, telah berjanji untuk bekerja sama dengan polisi nasional.

Di antara dakwaan, Hernandez, 53, dituduh berpartisipasi dalam operasi untuk menerima berton-ton kokain dari Kolombia dan Venezuela di Honduras, kata dokumen itu. Kokain tersebut kemudian akan dikirim ke Amerika Serikat.

Kedutaan juga mengatakan Hernandez yang menjadi presiden dari 2014 hingga 2022, menerima suap jutaan dolar sebagai imbalan untuk melindungi penyelundup dari penyelidikan dan penuntutan.

Tuduhan senjata api termasuk membawa, menggunakan, atau membantu dan bersekongkol dalam penggunaan senjata, termasuk senapan mesin.

Departemen Luar Negeri AS merujuk pertanyaan ke Departemen Kehakiman AS, yang menolak berkomentar. Seorang juru bicara Kantor Kejaksaan AS di Manhattan menolak berkomentar.

Mahkamah Agung Honduras yang akan memutuskan permintaan ekstradisi, bertemu pada hari Selasa dan menunjuk seorang hakim untuk mengawasi kasus tersebut. Prosesnya bisa berlangsung antara dua dan tiga bulan, menurut pembelaan Hernandez.

Hernandez bersembunyi di rumahnya setelah sekitar 100 petugas polisi mengepungnya pada Senin (14/2) malam.

Pada Selasa (15/2) dini hari, Hernandez mengunggah pesan di Twitter yang mengatakan dia telah memberi tahu polisi bahwa dia siap untuk bekerja sama. Pengacaranya juga menuduh haknya telah diinjak-injak karena ia memiliki kekebalan sebagai anggota kongres regional.

Hanya beberapa jam setelah meninggalkan kantor pada 27 Januari, Hernandez bergabung dengan Parlemen Amerika Tengah (Parlacen), sebuah badan regional enam negara yang memberikan kekebalan kepada anggotanya dari penuntutan.

Namun, kekebalan apa pun yang diberikan oleh Parlacen, yang terdiri dari pejabat terpilih serta mantan presiden dan wakil presiden, dapat dicabut atau ditangguhkan atas permintaan negara asal anggota.

Menteri Keamanan Honduras Ramon Sabillon mengatakan pada Selasa (15/2) bahwa Presiden Castro telah memerintahkannya untuk mematuhi hukum dan terus memberi tahu dia.

Sebuah sumber kepresidenan mengatakan Castro tidak akan berkomentar secara terbuka sampai Mahkamah Agung mencapai keputusannya.

Bersedia untuk menyerah

Pembelaan hukum mantan pemimpin itu mengeluarkan pernyataan sebelumnya pada hari Selasa yang mengatakan tidak perlu menangkap Hernandez.

"Mengingat keinginan Tuan Hernandez untuk secara sukarela tunduk pada proses ekstradisi, tidak perlu melanjutkan penerbitan surat perintah penangkapan atau surat perintah penangkapan preventif, karena kehadirannya secara sukarela menjamin normalitas prosedur," kata pernyataan itu.

Namun, perkiraan telah tumbuh dalam beberapa bulan terakhir bahwa Hernandez akan menghadapi permintaan ekstradisi setelah meninggalkan kantor.

Tahun lalu, seorang hakim AS menghukum saudara laki-laki Hernandez dengan hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun untuk perdagangan narkoba dan mantan presiden itu disebut sebagai seorang konspirator yang tidak didakwa dalam kasus perdagangan narkoba lainnya di New York. (Aiw/Straitstimes/OL-09)

Baca Juga

AFP/JOEL SAGET

Salman Rushdie dan Karyanya yang Kontroversial

👤Mesakh Ananta Dachi 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 04:45 WIB
Rushdie, keturunan India beragama Islam, yang memproklamirkan dirinya sebagai “Ateis garis keras”, menjadi terkenal setelah...
AFP/Hector RETAMAL

Shanghai Perpanjang Tes Wajib Covid-19 hingga September

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:50 WIB
Warga yang tidak memiliki catatan tes asam nukleat dalam waktu tujuh hari akan ditandai dengan kode kuning di sistem kesehatan...
ANTARA/Irwansyah Putra

Paspor RI Ditolak di Jerman, Ini Solusi dari Ditjen Imigrasi

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 19:00 WIB
Ditjen Imigrasi sejak 2019 menerbitkan paspor elektronik dan nonelektronik tanpa adanya kolom tanda tangan dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya