Trump Janji Beri Grasi kepada Mantan Presiden Honduras yang Divonis Kasus Narkotika

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberikan grasi kepada mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernández, yang tahun lalu divonis bersalah atas dakwaan terkait penyelundupan narkotika di pengadilan AS. Pengumuman itu disampaikan Trump melalui unggahan di media sosial, dengan menyebut Hernández telah “diperlakukan sangat keras dan tidak adil.”

Hernández dinyatakan bersalah pada Maret 2024 atas konspirasi untuk mengimpor kokain ke Amerika Serikat dan kepemilikan senjata otomatis. Ia dijatuhi hukuman 45 tahun penjara serta denda sebesar US$8 juta. Mantan Presiden Honduras periode 2014-2022 itu diekstradisi ke AS pada April 2022 untuk menjalani proses hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan penyelundupan narkotika berskala besar.

Selama persidangan, jaksa di New York menuduh Hernández menjalankan negara sebagai “narco-state” dan menerima jutaan dolar suap dari para kartel narkoba untuk melindungi mereka dari penegakan hukum. Hernández merupakan anggota Partai Nasional Honduras.

Baca juga : AS Serang Kapal di Lepas Pantai Venezuela, Enam Orang Tewas

Selain mengumumkan rencana grasi, Trump juga menyatakan dukungan kepada calon presiden konservatif Nasry “Tito” Asfura menjelang pemilu nasional Honduras yang digelar Minggu. Asfura, mantan wali kota Tegucigalpa, bersaing ketat melawan dua kandidat lain, Rixi Moncada dari Partai Libre yang berhaluan kiri, serta Salvador Nasralla, presenter TV yang diusung Partai Liberal.

Trump mengkritik Moncada dan Nasralla, dengan menyebut Nasralla sebagai “hampir seorang Komunis” yang menurutnya hanya bertujuan memecah suara antara Moncada dan Asfura. Ia menggambarkan Asfura sebagai sosok yang “membela demokrasi” serta memuji sikapnya terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang sebelumnya bersitegang dengan Trump.

Nasralla berjanji akan memutus hubungan dengan Venezuela jika terpilih.

Baca juga : Netanyahu Beri Tahu Trump 50 Menit sebelum Serangan Israel ke Doha

Namun, dukungan Trump itu memicu reaksi keras dari Moncada. Dalam konferensi pers pada Sabtu, ia menuduh Trump melakukan tindakan “intervensi” dalam politik domestik Honduras, termasuk melalui wacana grasi terhadap Hernández.

Di tengah situasi politik yang memanas, hubungan Honduras-AS tetap terjaga. Presiden Xiomara Castro, yang berkuasa sejak 2022 dan dikenal dekat dengan Kuba serta Venezuela, mempertahankan kerja sama dengan Washington, termasuk keberlanjutan perjanjian ekstradisi serta keberadaan pangkalan militer AS yang fokus pada penanganan kejahatan terorganisasi lintas negara.

Di sisi lain, operasi militer AS untuk memberantas perdagangan narkotika di kawasan Karibia terus menuai sorotan. Lebih dari 80 orang dilaporkan tewas dalam serangan terhadap kapal yang dicurigai terlibat penyelundupan narkotika sejak operasi dimulai pada Agustus. Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan operasi bertajuk “Southern Spear” bertujuan memberantas “narkoteroris”. Namun sejumlah pakar hukum mempertanyakan legalitas tindakan tersebut karena AS belum menunjukkan bukti bahwa kapal-kapal yang diserang membawa narkotika. (BBC/Z-2)