Netanyahu Ajukan Permohonan Grasi ke Presiden Israel di Tengah Persidangan Korupsi

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Isaac Herzog terkait tiga perkara korupsi yang selama lima tahun terakhir membelitnya. Herzog menyatakan akan meminta pendapat dari pejabat kehakiman sebelum mempertimbangkan permintaan yang dinilai memiliki “implikasi signifikan” tersebut.

Netanyahu saat ini diadili atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus terpisah. Ia secara konsisten membantah seluruh tuduhan tersebut. Dalam sebuah pernyataan video, Netanyahu mengatakan dirinya sebenarnya ingin mengikuti proses hukum hingga tuntas, tetapi “kepentingan nasional menuntut hal sebaliknya”.

Oposisi Israel menilai Netanyahu harus mengakui kesalahan sebelum meminta grasi. Awal bulan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mendesak Herzog untuk “memberikan grasi penuh” kepada Netanyahu. Herzog menegaskan setiap permohonan grasi harus diajukan secara resmi. Pada Minggu kantornya merilis surat permohonan tersebut beserta surat pribadi dari Netanyahu.

Baca juga : Dikecam Dunia, Presiden Israel Minta Maaf atas Pembunuhan Relawan WCK

Belum ada kepastian kapan keputusan mengenai permohonan itu akan diberikan.

Netanyahu menjadi perdana menteri Israel pertama yang diadili saat masih menjabat ketika persidangan dimulai pada 2020. Dalam kasus pertama, jaksa menuduh ia menerima hadiah berupa cerutu dan sampanye dari pengusaha berpengaruh sebagai imbalan bantuan tertentu. 

Pada kasus kedua, ia dituduh menawarkan bantuan untuk meningkatkan oplah sebuah surat kabar Israel dengan imbalan liputan positif. Pada kasus ketiga, jaksa menilai Netanyahu mendorong keputusan regulasi yang menguntungkan pemegang saham utama perusahaan telekomunikasi Israel sebagai imbalan liputan positif dari situs berita.

Baca juga : PM Israel Benjamin Netanyahu Diadili karena Kasus Korupsi

Netanyahu menyebut seluruh proses itu sebagai “perburuan penyihir” oleh lawan politik. Dalam video terbarunya ia mengklaim kasus-kasus tersebut mulai “runtuh”, namun proses persidangan disebutnya “merobek Israel dari dalam”.

“Saya yakin, seperti halnya banyak orang di negeri ini, bahwa penghentian segera persidangan akan menurunkan ketegangan dan mendorong rekonsiliasi luas, sesuatu yang sangat dibutuhkan negara kita,” ujarnya.

Ia juga mengatakan diwajibkan bersaksi tiga kali seminggu, sesuatu yang digambarkannya sebagai “tuntutan yang mustahil”. Menurutnya, pemberian grasi akan membantu memperkuat “persatuan nasional” di tengah ancaman dan peluang yang dihadapi Israel.

Namun, para rival politik menilai Netanyahu berupaya menyamakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Pemimpin oposisi Yair Lapid menegaskan, tidak ada grasi tanpa pengakuan bersalah, penyesalan, dan pengunduran diri dari dunia politik. Politikus kiri Yair Golan menyatakan bahwa “hanya mereka yang bersalah” yang meminta grasi.

Berdasarkan Basic Law Israel, presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, termasuk sebelum seseorang divonis apabila dianggap untuk kepentingan publik atau karena keadaan pribadi yang ekstrem.

Permintaan grasi untuk Netanyahu selama ini didukung Partai Likud dan para pendukungnya. Namun bagi banyak warga, terutama dari kelompok kiri, langkah tersebut dianggap sebagai kemunduran dari tradisi penghormatan terhadap sistem hukum yang kuat.

Di tengah kontroversi ini, muncul pula tekanan internasional setelah Mahkamah Pidana Internasional tahun lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang terkait perang Israel-Hamas. Netanyahu mengecam langkah itu sebagai tindakan “antisemitik”. (BBC/Z-2)