Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
LSM Save the Children, Selasa (28/12), mengonfirmasi bahwa dua stafnya tewas dalam pembantaian saat malam Natal yang menewaskan lebih dari 30 orang di Myanmar, yang disebut dilakukan oleh junta militer.
Pejuang antijunta menemukan sekitar 30 jenazah yang hangus, termasuk perempuan dan anak-anak di sebuah jalan raya di timur Negara Bagian Kayeh, tempat pejuang prodemokrasi melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar.
Myanmar telah dilanda kekacauan sejak militer melakukan kudeta, Februari lalu, dengan lebih dari 1.300 orang tewas oleh aksi kekerasan yang dilakukan militer.
Baca juga: PBB Kecam Pembantaian Warga Sipil di Myanmar
Berbagai kelompok yang menamakan diri Kekuatan Pertahanan Rakyat bermunculan di berbagai penjuru Myanmar untuk melawan junta militer.
Save the Children, dalam sebuah pernyataan resmi, mengonfirmasi bahwa dua stafnya berada d antara setidaknya 35 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, yang tewas dibunuh.
"Militer meaksa mereka turun dari mobil, kemudian membunuh dan membakar mereka," ungkap Save the Children sembari menambahkan bahwa kedua staf mereka baru saja menjadi ayah.
Salah satu dari staf itu bekerja sebagai pelatih guru sementara yang lain telah bekerja di Save the Children selama enam tahun.
"Kabar ini sangat mengerikan," ujar Eksekutif Kepala Save the Children Inger Ashing.
"Kami sangat terpukul dengan aksi kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil dan staf kami, yang merupakan pekerja kemanusiaan, membantu jutaan anak di berbagai penjuru Myanmar," lanjutnya. (AFP/OL-1)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved