MENYUSUL kecaman Iran atas keputusan kontroversial Inggris yang menyatakan gerakan Hamas sebagai organisasi teroris, Ismail Haniyeh berterima kasih kepada Iran atas dukungannya.
Dalam wawancara dengan jaringan satelit Al-Aqsa yang ditayangkan pada Sabtu (20/11), Haniyeh mengatakan bahwa Iran mendukung kuat perlawanan Palestina secara finansial, politik, dan militer. Pemimpin Hamas itu berterima kasih kepada Iran atas peran pentingnya dalam mendukung perlawanan Palestina.
Di bagian lain dari percakapan wawancaranya, Haniyeh menunjukkan bahwa Hamas merupakan gerakan besar dan kuat di dalam dan luar Palestina. Ia mengatakan bahwa salah satu komponen kekuatan dan kohesi Hamas yakni pemilihan internal dan kepatuhan terhadap hasilnya di semua wilayah.
Menurut Pusat Informasi Palestina, Haniyeh mencatat bahwa gerakannya telah mampu menjaga status masalah Palestina tetap hidup di antara negara-negara Islam dan Arab sebagai landasan persatuan umat Islam.
Seperti dikutip Tehran Times, dia menambahkan, "Setelah empat dekade aktivitas, gerakan ini, meskipun banyak anggotanya mati syahid, terluka, dan ditawan, masih menganut prinsip-prinsip nasional Palestina dan opsi perlawanan."
Baca juga: Iran Kecam Inggris Tetapkan Hamas Kelompok Teroris
Kepala biro politik Hamas itu juga menyatakan bahwa gerakan perlawanan masih tertarik untuk membangun hubungan bersejarah dengan Arab Saudi.
"Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat perubahan posisi Arab Saudi terhadap Hamas, yang juga memengaruhi beberapa warga Palestina," katanya.
Pada 19 November, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengutuk deklarasi Hamas sebagai organisasi teroris.
"Kami mengutuk keputusan Inggris untuk menyatakan gerakan perlawanan populer Hamas sebagai organisasi teroris," kata menteri luar negeri itu di Twitter. "Hak-hak orang Palestina tidak dapat diinjak-injak dengan memutarbalikkan fakta. Satu-satunya solusi politik untuk Palestina terletak pada mengadakan referendum di antara semua penduduk asli."
Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel pada Jumat mengumumkan langkah tersebut sehingga memicu kemarahan dan kecaman di seluruh dunia. Dalam daftar hitam Hamas, Inggris bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menetapkan Hamas sebagai kelompok teror pada 1995.
Langkah Inggris menuai kritik dari banyak kelompok di kawasan itu, termasuk Otoritas Palestina di Ramallah. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk keputusan pemerintah Inggris dan menggambarkannya sebagai serangan yang tidak dapat dibenarkan terhadap rakyat Palestina.
Baca juga: Bahrain Klaim Tangkap Teroris terkait Iran
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Palestina menggarisbawahi bahwa pemerintah Inggris, dengan keputusan ini, menempatkan hambatan di jalan untuk mencapai perdamaian dan hambatan dalam upaya untuk mengonsolidasikan gencatan senjata dan membangun kembali Jalur Gaza. (OL-14)
