Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
TALIBAN yang memerintah Afghanistan mengumumkan larangan penggunaan mata uang asing pada Selasa (2/11).
Sejak kelompok Islam tersebut merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus 2021, mata uang nasional Afghanistan telah terdepresiasi dan cadangan negara dibekukan di luar negeri.
Dengan ekonomi yang tertatih-tatih, bank-bank kehabisan uang tunai dan masyarakat internasional sejauh ini menolak untuk mengakui pemerintahan baru.
Sementara itu, banyak transaksi di dalam negeri dilakukan dalam dolar AS dan di daerah yang dekat dengan rute perdagangan perbatasan selatan menggunakan rupee Pakistan.
Namun, dalam sebuah pernyataan pers, juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid menyatakan bahwa mulai sekarang siapa pun yang menggunakan mata uang asing untuk bisnis domestik akan diadili.
"Situasi ekonomi dan kepentingan nasional di negara itu mengharuskan semua warga Afghanistan menggunakan mata uang Afghanistan dalam setiap transaksi," kata Mujahid.
"Imarah Islam menginstruksikan semua warga, pemilik toko, pedagang, pengusaha dan masyarakat umum untuk selanjutnya melakukan semua transaksi di Afghanistan dan secara ketat menahan diri dari menggunakan mata uang asing,” tandasnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
Ribuan warga Afghanistan direlokasi ke Inggris usai kebocoran data 19.000 orang. Skema rahasia ini akhirnya terungkap setelah super-injunction dicabut.
RUSIA menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan.
Otoritas Emirat Islam Afghanistan menyebut pengakuan Rusia sebagai keputusan berani yang akan menjadi contoh bagi negara-negara lain.
DINAS pers tentara Pakistan, ISPR, melaporkan empat tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan kelompok militan Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP).
PAKISTAN telah meminta dukungan dari PBB dalam melawan terorisme di dalam negeri dan dari Afghanistan.
PIHAK berwenang Jerman terus menyelidiki serangan mobil yang melukai 36 orang di Kota Muenchen, Jerman.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved