SITUASI keamanan di Myanmar menjadi satu dari tiga isu utama yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam perhelatan KTT ASEAN ke-39.
Kepala negara mengaku sangat menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN dalam rangka membantu negara tersebut untuk keluar dari krisis politik yang sedang dihadapi. Perkumpulan regional, sambung Jokowi, sedianya telah mengundang pihak Myanmar pada tingkat nonpolitik untuk hadir dalam KTT ASEAN ke-38 dan 39 guna mencari solusi dari persoalan di negara tersebut. Namun, hingga konferensi dimulai, negara yang dipimpin junta militer itu tidak mengirimkan wakilnya.
“Uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan,” ucap Jokowi dalam perhelatan KTT ASEAN ke-39 yang digelar secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10).
Keputusan untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan isu dalam negerinya merupakan keputusan yang berat tetapi harus dilakukan. Di satu sisi, ASEAN harus tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference. Tetapi, di sisi lain, negara-negara di kawasan juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, 'good governance', penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional.
Keputusan tersebut juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.
"Kita sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan karena rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera," pungkas mantan Wali Kota Solo itu. (OL-8)
