ISRAEL menetapkan enam kelompok masyarakat sipil Palestina terkemuka sebagai organisasi teroris yang dilarang pada Jumat (22/10). Negara Yahudi itu mengatakan langkahnya itu karena mencurigai pendanaan kelompok Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Awal tahun ini Israel memberi tahu para donor Eropa tentang dugaan pelanggaran keuangan itu. Kementerian Pertahanan Israel menuduh enam kelompok tersebut bekerja secara diam-diam dengan PFLP, kelompok militan kiri yang memelopori pembajakan pesawat pada 1970-an untuk menyoroti masalah Palestina dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh beberapa pemerintah Barat.
Menurut kementerian, enam kelompok merupakan jaringan organisasi yang aktif menyamar di depan internasional atas nama PFLP untuk mendukung aktivitas dan mencapai tujuannya. Kementerian menyebut kelompok-kelompok itu ialah Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC), Addameer, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, Al-Haq, Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina (DCI-P), dan Komite Persatuan Kerja Pertanian (UAWC).
Baca juga: Ini Syarat Saudi kepada AS untuk Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kelompok tersebut berfungsi sebagai organisasi masyarakat sipil, "Tetapi mereka sebenarnya dikendalikan oleh para pemimpin senior PFLP dan mempekerjakan banyak anggotanya, termasuk aktivis yang berpartisipasi dalam aktivitas teror," tuding kementerian tersebut dalam pernyataannya. "Kelompok-kelompok tersebut menggunakan dana kemanusiaan yang mereka peroleh dari pemerintah Eropa dan sumber-sumber lain, beberapa di antaranya dengan curang, Sebagai sumber utama untuk pembiayaan kegiatan PFLP."
Menteri Pertahanan Benny Gantz meminta pemerintah dan organisasi di seluruh dunia untuk menahan diri dari kontak dengan organisasi dan kelompok yang menyulut api teror itu. (AFP/OL-14)
