Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ISRAEL menetapkan enam kelompok masyarakat sipil Palestina terkemuka sebagai organisasi teroris yang dilarang pada Jumat (22/10). Negara Yahudi itu mengatakan langkahnya itu karena mencurigai pendanaan kelompok Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Awal tahun ini Israel memberi tahu para donor Eropa tentang dugaan pelanggaran keuangan itu. Kementerian Pertahanan Israel menuduh enam kelompok tersebut bekerja secara diam-diam dengan PFLP, kelompok militan kiri yang memelopori pembajakan pesawat pada 1970-an untuk menyoroti masalah Palestina dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh beberapa pemerintah Barat.
Menurut kementerian, enam kelompok merupakan jaringan organisasi yang aktif menyamar di depan internasional atas nama PFLP untuk mendukung aktivitas dan mencapai tujuannya. Kementerian menyebut kelompok-kelompok itu ialah Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC), Addameer, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, Al-Haq, Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina (DCI-P), dan Komite Persatuan Kerja Pertanian (UAWC).
Baca juga: Ini Syarat Saudi kepada AS untuk Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kelompok tersebut berfungsi sebagai organisasi masyarakat sipil, "Tetapi mereka sebenarnya dikendalikan oleh para pemimpin senior PFLP dan mempekerjakan banyak anggotanya, termasuk aktivis yang berpartisipasi dalam aktivitas teror," tuding kementerian tersebut dalam pernyataannya. "Kelompok-kelompok tersebut menggunakan dana kemanusiaan yang mereka peroleh dari pemerintah Eropa dan sumber-sumber lain, beberapa di antaranya dengan curang, Sebagai sumber utama untuk pembiayaan kegiatan PFLP."
Menteri Pertahanan Benny Gantz meminta pemerintah dan organisasi di seluruh dunia untuk menahan diri dari kontak dengan organisasi dan kelompok yang menyulut api teror itu. (AFP/OL-14)
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Pengadilan Cili menelaah pengaduan kejahatan perang terhadap mantan penembak jitu Israel, Rom Kovtun, atas dugaan pelanggaran HAM saat bertugas di Gaza.
Kepala UNDP Alexander De Croo memperingatkan pembersihan 61 juta ton reruntuhan Gaza butuh 7 tahun. Sekitar 90% warga hidup di kondisi ekstrem dan berbahaya.
Lebih dari 80 negara PBB mengecam rencana Israel memperluas kendali di Tepi Barat dan mengklaim tanah Palestina sebagai properti negara.
Hamas desak Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump hentikan agresi Israel di Gaza. Simak laporan pelanggaran gencatan senjata dan krisis kemanusiaan terbaru.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
KAPOLDA Banten Irjen Hengki mengatakan implementasi KUHP baru dan KUHAP baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 membawa pergeseran besar dalam sistem peradilan Indonesia.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Pengadilan Cili menelaah pengaduan kejahatan perang terhadap mantan penembak jitu Israel, Rom Kovtun, atas dugaan pelanggaran HAM saat bertugas di Gaza.
Ponsel aktivis Boniface Mwangi diretas polisi Kenya menggunakan teknologi Cellebrite asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved