Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENGUASA militer Myanmar mengaku tidak menghalangi utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengunjungi negara itu, tetapi mereka tidak akan mengizinkannya bertemu dengan mantan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi, karena wanita tersebut didakwa melakukan kejahatan.
“Penundaan PBB dalam menyetujui pencalonan duta besar PBB dari pemerintah militer bermotif politik,” tambah juru bicara Zaw Min Tun
“PBB dan negara-negara dan organisasi lain harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional,” ujarnya.
Pernyataan juru bicara yang dikeluarkan oleh militer dalam ringkasan tertanggal Rabu (13/10) itu, datang ketika tekanan internasional meningkat pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disetujui oleh jenderal utamanya Min Aung Hlaing pada bulan April dengan ASEAN.
Myanmar berada dalam kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta militer 1 Februari, yang memicu kemarahan dan protes yang belum mereda, dengan beberapa warga sipil membentuk milisi untuk menghadapi tentara yang kuat.
“Kelambanan junta terhadap rencana ASEAN sama saja dengan mundur dan beberapa negara anggota sedang berdiskusi tentang mengecualikan Jenderal Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak bulan ini,” ungkap utusan khusus ASEAN, Dato Erywan Yusof pekan lalu.
Erywan awal pekan ini mengatakan dia sedang berkonsultasi dengan partai-partai di Myanmar, tidak memihak atau posisi politik dan menantikan kunjungan.
Juru bicara junta juga menegaskan sistem peradilan Myanmar adil dan independen akan menangani kasus Suu Kyi sesuai dengan itu, menambahkan ketua hakim ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
Strategi tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada 10 negara ASEAN bertujuan mengurangi defisit perdagangan AS melalui meningkatkan tarif impor.
TikTok Southeast Asia Growth Summit 2025 merupakan forum yang mempertemukan kreator dan publisher dari seluruh kawasan untuk berbagi wawasan seputar tren konten.
Tantangan terkini dalam rezim perdagangan seperti proteksionisme dan tarif timbal balik mengubah tren rantai pasokan dan meningkatkan ketidakpastian.
Indonesia dinilai harus mengambil tindakan dan mengantisipasi perang Thailand dan Kamboja. Sebab konflik kedua negara itu dapat memberi dampak bagi ekonomi dan keamanan di kawasan ASEAN.
JURU Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan Bangkok siap berdialog dengan Kamboja perihal meningkatnya eskalasi di perbatasan.
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved