Dituduh Campur Tangan, Tujuh Pejabat Senior PBB Diusir dari Ethiopia

PEMERINTAH Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior PBB dari negara tersebut karena dinilai ikut campur dalam urusan internalnya pada Kamis (30/9).

Langkah tersebut dilakukan ketika para pekerja kemanusiaan telah membunyikan alarm tentang akses terbatas ke wilayah Tigray yang diperangi dan telah dilanda konflik selama hampir 11 bulan.

Tujuh pejabat, yang termasuk individu dari Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), telah dinyatakan sebagai persona non grata.

Mereka diberi waktu 72 jam untuk meninggalkan negara itu, menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Ethiopia pada Kamis (30/9).

Grant Leaity, Wakil Koordinator Kemanusiaan untuk OCHA, dan Adele Khodr, perwakilan UNICEF di Ethiopia, termasuk di antara mereka yang diusir. Kwesi Sansculotte dari OCHA, Saeed Moahmoud Hersi, Ghada Eltahir Midawi dan Marcy Vigoda juga diperintahkan untuk pergi, bersama dengan Sonny Onyegbula, dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut dengan pengusiran itu, kata juru bicara PBB Stephanie Tremblay dalam jumpa pers.

“Kami sekarang terlibat dengan pemerintah Ethiopia dengan harapan bahwa PBB yang bersangkutan akan diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan penting mereka,” kata Tremblay.

Pemerintah Ethiopia telah menyebabkan keprihatinan yang sangat mendalam bagi PBB.

Dia mencatat bahwa Guterres telah mengejar diplomasi yang sangat tenang dan sabar, tidak terlalu banyak bicara, setidaknya pada awalnya di depan umum, tidak terlalu mengutuknya, karena dia pikir dia bisa mendorong (Perdana Menteri Abiy Ahmed) ke arah yang benar.

“(Tapi) strategi itu jelas tidak berhasil,” kata koresponden diplomatik Al Jazeera, James Bays.

Secara terpisah, AS mengatakan akan menjatuhkan sanksi terkait dengan tidak adanya kemajuan signifikan di Ethiopia, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki menjelaskan.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS sangat mengutuk keputusan itu dan menyerukan pembalikan segera dengan mencatat bahwa PBB sangat penting untuk upaya bantuan kemanusiaan di tengah meningkatnya risiko kelaparan.

“Pengusiran itu kontraproduktif dengan upaya internasional untuk menjaga warga sipil tetap aman, dan memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa kepada jutaan orang yang sangat membutuhkan,” kata Blinken.

Konflik Tigray

Pertempuran di wilayah Tigray utara Ethiopia telah berkecamuk antara pasukan federal dan mereka yang bersekutu dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) sejak November 2020.

Ribuan orang tewas dalam konflik yang ditandai dengan pemerkosaan massal, pengusiran massal dan penghancuran pusat-pusat medis.

Temuan dari penyelidikan bersama terhadap perang oleh kantor hak asasi manusia PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia yang dibentuk pemerintah, pengaturan langka yang telah menarik perhatian dan kritik, dijadwalkan akan dirilis pada 1 November.

Tidak segera jelas apakah penyelidikan itu akan dilakukan. akan terpengaruh oleh pengusiran Onyegbula, anggota tim gabungan PBB.

Pada Selasa (28/9), Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan blokade de-facto selama hampir tiga bulan telah membatasi pengiriman bantuan hingga 10% dari apa yang dibutuhkan di wilayah yang berpenduduk sekitar enam juta orang.

“Kenangan kelaparan tahun 1980-an di Ethiopia, yang menewaskan sekitar satu juta orang dan yang gambarnya mengejutkan dunia, sangat jelas dalam benaknya dan kami sangat berharap tidak terjadi saat ini,” kata Griffiths.

Leaity, Wakil Koordinator Kemanusiaan untuk OCHA, memperingatkan bulan ini bahwa stok bantuan, uang tunai, dan bahan bakar sangat rendah atau benar-benar habis dan stok makanan telah habis pada akhir Agustus 2021.

Pada gilirannya, pihak berwenang Ethiopia menuduh pekerja bantuan yang tidak disebutkan namanya di negara itu mendukung dan bahkan mempersenjatai pasukan Tigrayan, meskipun mereka tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka.

Sebelumnya, pemerintah menangguhkan operasi dua kelompok bantuan internasional utama, Doctors Without Borders dan Komite Pengungsi Norwegia, menuduh mereka menyebarkan informasi yang salah tentang perang.

Samuel Getachew, seorang jurnalis independen di ibukota, Addis Ababa, mengatakan langkah Kamis diperkirakan akan terjadi, mencatat bahwa badan-badan PBB dan tuduhan Ethiopia telah memperdagangkan tuduhan pada sejumlah masalah.

“Pihak Ethiopia telah mengatakan bahwa mereka terbuka untuk membantu PBB dalam memberikan bantuan (sementar). PBB telah menuduh pihak Ethiopia mencegah mereka memberikan bantuann tuduhan di antara mereka adalah hitam dan putih,” jelas Getachew.

“Jadi ini diharapkan datang. Ini sudah berlangsung sejak hari pertama," tambahnya.

Sementara itu, juru bicara TPLF Getachew Reda mengatakan di Twitter bahwa pengusiran tersebut mencerminkan situasi "sedih tapi nyata" di mana Abiy tidak dapat "dibimbing untuk menjadi waras". (Auw/Aljazeera/OL-09)