AS Izinkan Penyaluran Bantuan ke Afghanistan

DI tengah kekhawatiran bahwa sanksi terhadap Taliban akan memperburuk krisis kemanusiaan yang berkelanjutan di Afghanistan, Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk membuka jalan bagi bantuan agar mengalir ke negara yang lumpuh secara ekonomi tersebut.

Departemen Keuangan AS pada hari Jumat mengatakan pihaknya mengeluarkan dua lisensi umum, satu mengizinkan pemerintah AS, LSM dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani, yang diperlukan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan.

Baca juga: Kolombia Sita Ribuan Sirip Hiu yang akan Dikirim ke Hong Kong

Lisensi kedua mengizinkan transaksi tertentu yang terkait dengan ekspor dan ekspor kembali makanan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya.

“Perbendaharaan berkomitmen untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia mereka,” kata direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Andrea Gacki, dalam pernyataan tersebut.

Dia menambahkan bahwa Washington akan terus bekerja dengan lembaga keuangan, LSM, dan organisasi internasional untuk memudahkan aliran barang pertanian, obat-obatan, dan sumber daya lainnya sambil menegakkan sanksi terhadap Taliban, Jaringan Haqqani, dan lainnya

Taliban menguasai negara itu pada bulan lalu ketika pasukan asing yang bersekutu dengan AS menarik diri dari Afghanistan setelah perang 20 tahun. Peristiwa memuncak dalam perebutan ibu kota, Kabul, pada 15 Agustus, dua dekade setelah Taliban digulingkan dari kekuasaan oleh kampanye pimpinan AS menyusul serangan 11 September di Amerika Serikat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa pada awal tahun lebih dari 18 juta orang atau sekitar setengah dari populasi Afghanistan, membutuhkan bantuan di tengah kekeringan kedua negara itu dalam empat tahun.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pekan lalu bahwa Afghanistan berada di ambang bencana kemanusiaan dan telah memutuskan untuk terlibat dengan Taliban untuk membantu rakyat negara itu.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengizinkan pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan berlanjut, meskipun Washington mencantumkan Taliban sebagai kelompok teroris global yang ditunjuk secara khusus.

Sanksi tersebut membekukan aset apa pun yang dimiliki Taliban di AS dan melarang orang Amerika berurusan dengan kelompok itu, termasuk kontribusi dana, barang, atau jasa.

Langkah ini memperluas lisensi khusus itu, memungkinkan organisasi internasional dan LSM untuk membayar pajak, biaya, bea atau izin impor, lisensi atau transaksi lain yang diperlukan untuk bantuan menjangkau rakyat Afghanistan.

Lisensi tersebut memungkinkan LSM dan lembaga keuangan asing untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan seperti pengiriman makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan layanan medis, termasuk bantuan covid-19, kata juru bicara Departemen Keuangan.

“Kami belum mengurangi tekanan sanksi terhadap para pemimpin Taliban atau pembatasan signifikan pada akses mereka ke sistem keuangan internasional,” kata juru bicara itu.

Pada hari Jumat, warga Afghanistan mengadakan protes di Kabul, menyerukan pelepasan aset bank sentral yang disimpan di AS.

AS membekukan US$9 miliar dalam cadangan devisa Afghanistan yang disimpan di New York dan Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Uni Eropa telah menangguhkan pembiayaan untuk proyek-proyek di Afghanistan.

Baca juga: Pascahadiri Sidang Majelis Umum PBB, Putra Bolsonaro Positif Covid-19

Tanpa akses ke dana ini, pemerintah sementara di Kabul bahkan tidak dapat membayar pajak impor yang diperlukan untuk membawa kontainer makanan dari Pakistan, kata pejabat Kamar Dagang dan Industri negara itu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perwakilan Afghanistan dari Doctors Without Borders, dan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mengatakan sistem kesehatan negara itu berada di ambang kehancuran dan telah mendesak pendanaan untuk melanjutkan program kesehatan negara tersebut. (Aiw/Aljazeera/OL-6)