Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Myanmar menghadapi ancaman yang mengkhawatirkan dari perang saudara. Mengingat, aksi pemberontakan terhadap junta militer semakin meluas.
Hal itu ditekankan Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet. Kepada Dewan HAM PBB, Bachelet menilai waktu bagi negara-negara lain sudah hampir habis untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas di Myanmar.
Diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan junta militer pada Februari. Situasi itu kemudian memicu pemberontakan nasional yang berupaya diredam pasukan militer.
Baca juga: Pasukan Keamanan Myanmar Diserang Bom di Dekat Yangon
Serangan terhadap militer semakin meningkat. Tepatnya, sejak anggota parlemen yang digulingkan para jenderal menyerukan "perang defensif rakyat" awal bulan ini.
Bachelet mengatakan bahwa situasi HAM di Myanmar telah memburuk secara signifikan. Kondisi itu merupakan dampak kudeta militer yang menghancurkan kehidupan dan harapan di seluruh negeri. "Konflik, kemiskinan dan dampak pandemi meningkat tajam. Negara itu menghadapi pusaran kekerasan dan keruntuhan ekonomi," pungkasnya.
Baca juga: Bahas Krisis Rohingya, Menlu Sampaikan Dua Hal yang Perlu Jadi Perhatian Dunia
Lebih lanjut, dia mendesak komunitas internasional untuk mendukung proses politik yang melibatkan semua pihak. Menurutnya, ASEAN dan kekuatan berpengaruh lainnya harus menggunakan insentif dan disinsentif untuk memulihkan situasi krisis di Myanmar.
Apalagi, lebih dari 1.100 warga Myanmar dilaporkan tewas di tangan pasukan keamanan sejak kudeta militer. Sementara itu, lebih dari 8.000 orang, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan lebih dari 4.700 orang masih ditahan.
Mantan Presiden Chili itu mendesak semua pihak, khususnya militer, untuk mengizinkan akses tak terbatas untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Serta, menyerukan pembebasan segera semua tahanan politik dan perlindungan bagi warga sipil.(AFP/OL-11)
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkap tiga syarat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah, termasuk pengakuan hak Iran, pembayaran reparasi, dan jaminan internasional.
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.
Otoritas Seoul telah menetapkan peringatan Level 4 untuk seluruh wilayah Iran.
Menlu periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda menilai eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan kian rapuhnya tatanan global berbasis aturan
JAUH-JAUH hari David Harvey (1989) dalam bukunya, The Condition of Postmodernity, telah menjelaskan dampak kondisi global ekonomi sebuah negara.
Tim pencari fakta PBB melaporkan kondisi memprihatinkan warga sipil Iran yang terjepit di antara serangan udara AS-Israel dan represi pemerintah yang kian sistematis.
Iran menyatakan empat diplomat mereka tewas dalam serangan udara yang diluncurkan Israel ke sebuah hotel di Beirut, Libanon, pekan lalu.
Duta Besar Iran untuk PBB menuduh serangan udara AS dan Israel sengaja menargetkan area residensial. Ribuan bangunan hancur dan ancaman hujan asam mengintai.
Laporan terbaru PBB mengungkap keterlibatan langsung Vladimir Putin dalam deportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia.
Menlu Iran Abbas Araqchi kecam Sekjen PBB karena lebih cemas pada ekonomi global daripada pembantaian warga sipil, termasuk 175 anak-anak di Kota Minab.
Tiga personel pasukan perdamaian PBB terluka setelah markas mereka di Libanon selatan dihantam serangan yang diduga dilancarkan Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved