Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Myanmar menghadapi ancaman yang mengkhawatirkan dari perang saudara. Mengingat, aksi pemberontakan terhadap junta militer semakin meluas.
Hal itu ditekankan Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet. Kepada Dewan HAM PBB, Bachelet menilai waktu bagi negara-negara lain sudah hampir habis untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas di Myanmar.
Diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan junta militer pada Februari. Situasi itu kemudian memicu pemberontakan nasional yang berupaya diredam pasukan militer.
Baca juga: Pasukan Keamanan Myanmar Diserang Bom di Dekat Yangon
Serangan terhadap militer semakin meningkat. Tepatnya, sejak anggota parlemen yang digulingkan para jenderal menyerukan "perang defensif rakyat" awal bulan ini.
Bachelet mengatakan bahwa situasi HAM di Myanmar telah memburuk secara signifikan. Kondisi itu merupakan dampak kudeta militer yang menghancurkan kehidupan dan harapan di seluruh negeri. "Konflik, kemiskinan dan dampak pandemi meningkat tajam. Negara itu menghadapi pusaran kekerasan dan keruntuhan ekonomi," pungkasnya.
Baca juga: Bahas Krisis Rohingya, Menlu Sampaikan Dua Hal yang Perlu Jadi Perhatian Dunia
Lebih lanjut, dia mendesak komunitas internasional untuk mendukung proses politik yang melibatkan semua pihak. Menurutnya, ASEAN dan kekuatan berpengaruh lainnya harus menggunakan insentif dan disinsentif untuk memulihkan situasi krisis di Myanmar.
Apalagi, lebih dari 1.100 warga Myanmar dilaporkan tewas di tangan pasukan keamanan sejak kudeta militer. Sementara itu, lebih dari 8.000 orang, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan lebih dari 4.700 orang masih ditahan.
Mantan Presiden Chili itu mendesak semua pihak, khususnya militer, untuk mengizinkan akses tak terbatas untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Serta, menyerukan pembebasan segera semua tahanan politik dan perlindungan bagi warga sipil.(AFP/OL-11)
Peimpin Korea Utara, Kim Jong Un, serukan percepatan perluasan kemampuan senjata nuklir di negaranya.
Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia.
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
MENTERI Dalam Negeri Suriah Anas Khattab mengatakan bahwa pasukan keamanan telah memberlakukan gencatan senjata di dalam Kota Suwayda.
JUMLAH korban tewas akibat konflik bersenjata yang melanda Provinsi Suwayda, wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze di Suriah, kini telah mencapai sedikitnya 1.120 jiwa.
PASUKAN keamanan dalam negeri Suriah berhasil menegakkan gencatan senjata di Kota Suwayda, membuka jalan menuju pertukaran tahanan dan pemulihan ketertiban secara bertahap.
Laporan IPC menjadi pernyataan resmi pertama yang memastikan kelaparan di Gaza terjadi.
Rencana Israel akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari selatan sehingga membatasi pergerakan serta akses warga Palestina.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas peran Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB pertama untuk isu air
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved