Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Myanmar menghadapi ancaman yang mengkhawatirkan dari perang saudara. Mengingat, aksi pemberontakan terhadap junta militer semakin meluas.
Hal itu ditekankan Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet. Kepada Dewan HAM PBB, Bachelet menilai waktu bagi negara-negara lain sudah hampir habis untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas di Myanmar.
Diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan junta militer pada Februari. Situasi itu kemudian memicu pemberontakan nasional yang berupaya diredam pasukan militer.
Baca juga: Pasukan Keamanan Myanmar Diserang Bom di Dekat Yangon
Serangan terhadap militer semakin meningkat. Tepatnya, sejak anggota parlemen yang digulingkan para jenderal menyerukan "perang defensif rakyat" awal bulan ini.
Bachelet mengatakan bahwa situasi HAM di Myanmar telah memburuk secara signifikan. Kondisi itu merupakan dampak kudeta militer yang menghancurkan kehidupan dan harapan di seluruh negeri. "Konflik, kemiskinan dan dampak pandemi meningkat tajam. Negara itu menghadapi pusaran kekerasan dan keruntuhan ekonomi," pungkasnya.
Baca juga: Bahas Krisis Rohingya, Menlu Sampaikan Dua Hal yang Perlu Jadi Perhatian Dunia
Lebih lanjut, dia mendesak komunitas internasional untuk mendukung proses politik yang melibatkan semua pihak. Menurutnya, ASEAN dan kekuatan berpengaruh lainnya harus menggunakan insentif dan disinsentif untuk memulihkan situasi krisis di Myanmar.
Apalagi, lebih dari 1.100 warga Myanmar dilaporkan tewas di tangan pasukan keamanan sejak kudeta militer. Sementara itu, lebih dari 8.000 orang, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan lebih dari 4.700 orang masih ditahan.
Mantan Presiden Chili itu mendesak semua pihak, khususnya militer, untuk mengizinkan akses tak terbatas untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Serta, menyerukan pembebasan segera semua tahanan politik dan perlindungan bagi warga sipil.(AFP/OL-11)
MENTERI Dalam Negeri Suriah Anas Khattab mengatakan bahwa pasukan keamanan telah memberlakukan gencatan senjata di dalam Kota Suwayda.
JUMLAH korban tewas akibat konflik bersenjata yang melanda Provinsi Suwayda, wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze di Suriah, kini telah mencapai sedikitnya 1.120 jiwa.
PASUKAN keamanan dalam negeri Suriah berhasil menegakkan gencatan senjata di Kota Suwayda, membuka jalan menuju pertukaran tahanan dan pemulihan ketertiban secara bertahap.
HUBUNGAN manusia, Tuhan, dan alam yang tidak harmonis bisa mengakibatkan dampak yang mengerikan, bahkan melebihi kerusakan akibat perang. Hal itu diungkap Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.
KONDISI geopolitik global, khususnya perang Iran-Israel, bisa berdampak negatif pada persepsi keamanan kawasan Asia, termasuk Indonesia. Hal itu disorot dala Rakernas ASITA 2025
Seluruh negara di dunia diminta untuk mengambil langkah nyata guna menekan Israel.
Warga Palestina yang kelaparan harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan bantuan melalui jalur terbatas yang dikendalikan.
SERANGAN Hamas terhadap Israel, 7 Oktober 2023, membangkitkan simpati internasional, khususnya sekutu Israel, terhadap pemerintahan esktrem kanan Israel.
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PM Kanada Mark Carney mengatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved