Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Myanmar menghadapi ancaman yang mengkhawatirkan dari perang saudara. Mengingat, aksi pemberontakan terhadap junta militer semakin meluas.
Hal itu ditekankan Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet. Kepada Dewan HAM PBB, Bachelet menilai waktu bagi negara-negara lain sudah hampir habis untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas di Myanmar.
Diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan junta militer pada Februari. Situasi itu kemudian memicu pemberontakan nasional yang berupaya diredam pasukan militer.
Baca juga: Pasukan Keamanan Myanmar Diserang Bom di Dekat Yangon
Serangan terhadap militer semakin meningkat. Tepatnya, sejak anggota parlemen yang digulingkan para jenderal menyerukan "perang defensif rakyat" awal bulan ini.
Bachelet mengatakan bahwa situasi HAM di Myanmar telah memburuk secara signifikan. Kondisi itu merupakan dampak kudeta militer yang menghancurkan kehidupan dan harapan di seluruh negeri. "Konflik, kemiskinan dan dampak pandemi meningkat tajam. Negara itu menghadapi pusaran kekerasan dan keruntuhan ekonomi," pungkasnya.
Baca juga: Bahas Krisis Rohingya, Menlu Sampaikan Dua Hal yang Perlu Jadi Perhatian Dunia
Lebih lanjut, dia mendesak komunitas internasional untuk mendukung proses politik yang melibatkan semua pihak. Menurutnya, ASEAN dan kekuatan berpengaruh lainnya harus menggunakan insentif dan disinsentif untuk memulihkan situasi krisis di Myanmar.
Apalagi, lebih dari 1.100 warga Myanmar dilaporkan tewas di tangan pasukan keamanan sejak kudeta militer. Sementara itu, lebih dari 8.000 orang, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan lebih dari 4.700 orang masih ditahan.
Mantan Presiden Chili itu mendesak semua pihak, khususnya militer, untuk mengizinkan akses tak terbatas untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Serta, menyerukan pembebasan segera semua tahanan politik dan perlindungan bagi warga sipil.(AFP/OL-11)
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.
Otoritas Seoul telah menetapkan peringatan Level 4 untuk seluruh wilayah Iran.
Menlu periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda menilai eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan kian rapuhnya tatanan global berbasis aturan
JAUH-JAUH hari David Harvey (1989) dalam bukunya, The Condition of Postmodernity, telah menjelaskan dampak kondisi global ekonomi sebuah negara.
Perang akan memicu krisis pangan, disrupsi energi, gelombang pengungsi, kemiskinan ekstrem, pelanggaran hak asasi manusia, serta instabilitas ekonomi global.
Sekitar 200 korban di antaranya adalah anak-anak usia sekolah dasar.
KALKULASI ekonomi kian rumit untuk diformulasikan. Aneka proyeksi kerap berantakan saat berhadapan dengan ketidakpastian.
Jika dipadukan dengan serangan terhadap bangunan tempat tinggal, Israel menambah kesengsaraan dan penderitaan pada penduduk sipil yang sudah lelah.
Sugiono secara khusus berpesan bahwa kredibilitas Dewan HAM harus dijaga oleh semua negara. Selama ini, Dewan HAM PBB berperan penting sebagai forum dialog dan kerja sama.
Iran tutup Selat Hormuz, mengakibatkan 20.000 pelaut dan 15.000 penumpang terjebak. Simak peringatan PBB terkait serangan kapal dan dampaknya
Sebuah penyelidikan independen PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia di Iran telah mengecam keras serangan Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap negara tersebut
Anak-anak harus dilindungi dari perang, tambah komite tersebut, sebuah badan yang terdiri dari 18 pakar independen yang memantau implementasi Konvensi Hak-Hak Anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved