Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PBB berharap segera mengirimkan bantuan ke Afghanistan melalui darat. Perwakilan baru badan global tersebut kini sedang dalam perjalanan ke negara itu.
"Kami ingin melakukan awal perjalanan darat dari negara lain untuk mengirim pasokan," kata wakil sekjen urusan kemanusiaan dan koordinator bantuan darurat Martin Griffiths, Selasa (7/9).
Griffiths, berbicara melalui konferensi video, bertemu dengan pemimpin baru Taliban di Kabul, Minggu (5/9) dan Senin (6/9). Agar bantuan mengalir, pemerintah Afghanistan yang baru harus memberikan keamanan.
"Kita perlu memastikan keamanan untuk memungkinkan pengiriman kemanusiaan," ujarnya Griffiths.
Baca juga: Hujan Kritik atas Pemerintahan Baru Afghanistan
Dia menambahkan, para pejabat PBB sedang berusaha mengonfirmasi secara tertulis janji-janji lisan keamanan dari Taliban, yang mengambil alih Afghanistan, akhir bulan lalu.
"Badan-badan kemanusiaan di seluruh dunia di setiap negara membutuhkan kemandirian dalam penilaian, penyampaian dan pemantauan bantuan, keamanan dan keselamatan pekerja kemanusiaan nasional dan internasional serta keluarga mereka," tuturnya.
Griffiths juga mengonfirmasi bahwa kepala badan pengungsi PBB UNHCR, Filippo Grandi, sedang dalam perjalanan ke Afghanistan dan berharap dapat melakukan perjalanan dari Kabul ke kota selatan Kandahar.
Pekan lalu, PBB mengumumkan bahwa penerbangan kemanusiaan, termasuk dari Pakistan, telah dilanjutkan ke Afghanistan utara dan selatan.
Sekitar 600.000 warga Afghanistan mengungsi tahun ini karena kerusuhan, ungkap Griffiths.
Menurut pejabat PBB, sekitar setengah dari populasi negara itu, atau 18 juta orang, membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengadakan pertemuan tingkat menteri internasional di Jenewa, Senin (6/9), untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.
Pejabat PBB sedang mencari US$606 juta atau sekitar Rp8,54 triliun untuk membantu negara itu hingga akhir tahun. (Straitstimes/OL-1)
SEDIKITNYA 798 warga Palestina tewas oleh pasukan militer Israel selagi mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved