PENGUASA militer Myanmar telah menyetujui seruan ASEAN untuk gencatan senjata hingga akhir tahun. Itu dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.
Menyusul kudeta pada Februari 2021, ASEAN telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar, di mana ratusan orang tewas, dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan-lawan mereka.
Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan kepada kantor berita Jepang Kyodo bahwa dia mengusulkan gencatan senjata dalam konferensi video dengan Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin dan militer telah menerimanya.
"Ini bukan gencatan senjata politik. Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan, (dan) keamanan para pekerja kemanusiaan dalam upaya mereka mendistribusikan bantuan dengan aman," kata Erywan, menurut laporan pada Minggu (5/9).
"Mereka tidak memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang saya katakan, sehubungan dengan gencatan senjata itu," kata laporan itu mengutip utusan tersebut.
Erywan, tambahnya, juga telah menyampaikan proposalnya secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang menentang kekuasaan militer.
Dalam sebuah wawancara pada Sabtu (4/9), Erywan mengatakan dia masih bernegosiasi dengan militer mengenai persyaratan kunjungan yang dia harapkan sebelum akhir Oktober 2021, dan telah mencari akses ke pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.
"Yang kami serukan saat ini adalah agar semua pihak menghentikan kekerasan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan," katanya.
Negara-negara ASEAN dan mitra dialog, tambahnya, telah menjanjikan bantuan sebesar US$8 juta (S$10,7 juta) untuk Myanmar. (Straits Times/Nur/OL-09)
