Iran Minta AS Hentikan Sanksi ke Negaranya

IRAN, pada Sabtu, mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan kecanduannya pada sanksi terhadap republik Islam itu dan menuduh Presiden AS Joe Biden mengikuti kebijakan "jalan buntu" yang sama seperti Donald Trump.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh membuat pernyataan itu sehari setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi keuangan terhadap empat warga Iran yang dituduh merencanakan penculikan di AS terhadap seorang jurnalis Amerika keturunan Iran.

"Washington harus memahami bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain meninggalkan kecanduannya terhadap sanksi dan menunjukkan rasa hormat, baik dalam pernyataannya maupun dalam perilakunya, terhadap Iran," kata Khatibzadeh dalam siaran pers.

Di bawah kepresidenan Trump, Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 antara Teheran dan enam kekuatan utama. Kesepakatan multilateral itu menawarkan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Itu kemudian digagalkan oleh keputusan Trump dengan menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut pada 2018.

Baca juga: Iran dan Saudi Sepakat Lanjutkan Pembicaraan di Baghdad

Dalam wawancara TV pertamanya sejak menjabat bulan lalu, pada Sabtu, Presiden Ebrahim Raisi mencoba untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu ada dalam agenda pemerintah, tetapi tidak berada di bawah tekanan dari negara-negara Barat.

"Beberapa kali Amerika dan Eropa telah mencoba memberikan tekanan untuk terlibat dalam dialog, tetapi sia-sia," kata Raisi dalam wawancara yang disiarkan di televisi pemerintah.

"Pembicaraan ada dalam agenda, tetapi bukan pembicaraan demi pembicaraan, atau negosiasi demi negosiasi," imbuhnya.

"Dalam pembicaraan ini, kami berusaha untuk mendapatkan pencabutan sanksi yang menindas," ucapnya.

"Kami tidak akan menyerah pada kepentingan bangsa Iran yang besar," tukasnya.

Di sisi lain, Biden mengatakan ingin mengintegrasikan kembali Washington ke dalam pakta tersebut. Akan tetapi, pembicaraan di Wina yang dimulai pada April terhenti sejak Raisi yang ultra-konservatif memenangkan pemilihan presiden Iran pada Juni.

Pada akhir Agustus, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menuduh pemerintahan Biden membuat tuntutan yang sama seperti pendahulunya dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu.

Lalu pada Selasa, Menteri Luar Negeri baru Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan pembicaraan Wina tidak akan dilanjutkan selama dua atau tiga bulan.

Untuk diketahui, Teheran menuntut semua sanksi yang dijatuhkan atau diterapkan kembali padanya oleh AS sejak dicabut pada 2017.

Pada Jumat, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap empat operasi intelijen Iran yang dikatakan terlibat dalam gerakan melawan pembangkang Iran di luar negeri.

Menurut dakwaan federal AS pada pertengahan Juli, pada 2108, para petugas intelijen itu mencoba untuk memaksa kerabat jurnalis Amerika-Iran Masih Alinejad yang berbasis di Iran untuk memancingnya ke negara ketiga untuk ditangkap dan dibawa ke Iran untuk dipenjara.

Ketika itu gagal, mereka diduga menyewa penyelidik swasta AS untuk memantaunya selama dua tahun terakhir. Pada Juli, Khatibzadeh menyebut tuduhan Amerika itu tidak berdasar dan tidak masuk akal.(AFP/OL-5)