Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ISRAEL dan Arab Saudi melakukan kontak langsung tentang musuh regional Iran, kata seorang menteri Israel. Menteri Kerja sama Regional Israel Issawi Frej mengatakan ada kesepakatan dengan Riyadh dan negara-negara Teluk lain tentang Iran.
Itu dilaporkan media Alhurra pada Senin (9/8) sebagaimana dikutip dari Al-Araby. Pertemuan tentang masalah itu sedang berlangsung.
Frej, seorang warga Palestina berkebangsaan Israel, mengatakan kepada penyiar berbahasa Arab bahwa risiko yang ditimbulkan oleh Iran menuntut kerja sama regional dan internasional. Ini mendorong pembicaraan dengan Arab Saudi yang tidak secara resmi mengakui negara Israel.
Baca juga: Telepon Macron, Raisi Minta Perjanjian Nuklir Jamin Hak Rakyat Iran
Frej mengatakan dia bermimpi bepergian langsung ke Arab Saudi untuk haji. Impian itu dia rasa mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Dia juga memuji hubungan kuat Israel dengan tetangga Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA).
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, imbuhnya, akan segera melakukan perjalanan ke Yordania untuk membangun kembali hubungan dan memulihkan kepercayaan setelah hubungan rusak di bawah mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. "Akan ada kerja sama di bidang ekonomi mengenai energi surya dan air," katanya.
Dia mengatakan ada juga rencana untuk menghubungkan Laut Mati dan Teluk Eilat yang tidak pernah terwujud karena alasan teknis dan politik. Hal itu masih dipertimbangkan oleh kantornya.
Baca juga: Israel akan Izinkan Pembangunan 2.000 Rumah bagi Pemukim
"Selama beberapa minggu mendatang, keputusan akan diambil yang akan sangat penting untuk perbaikan dan jenis hubungan dengan saudara-saudara di Yordania," katanya tanpa menjelaskan dengan rinci.
Frej, yang merupakan anggota Partai Meretz sayap kiri, juga mengklaim bahwa Israel sedang menyelidiki penderitaan saudara-saudara Palestina kita di Gaza. Dia mengatakan negara itu sedang mempertimbangkan Protokol Paris, kesepakatan yang mengatur kerja sama Israel-Palestina dan di bawah kementeriannya, dan dapat memasukkan Gaza dalam perjanjian tersebut.
Baca juga: Irak Undang Iran dan Saudi Hadiri Pertemuan Akhir Bulan Ini
Palestina kemungkinan akan menjadi agenda dalam pertemuan mendatang antara pejabat AS dan PM Bennett, tambahnya. (OL-14)
Menurut anggaran Badan Pertahanan Rudal AS pada 2025, radar AN/TPY-2 berharga 136 juta dolar Amerika (sekitar Rp2,31 triliun).
Menurut sumber, Trump telepon Mohammed bin Salman bahas peluang gencatan senjata Iran. AS kirim proposal ke Teheran, konflik picu lonjakan harga energi global.
Catat tanggalnya! Pemerintah Arab Saudi tetapkan 18 April 2026 sebagai batas akhir kepulangan jemaah umrah. Simak jadwal lengkap penutupan visa dan aturan haji 2026
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menjalin komunikasi dengan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Asrul Aziz Taba, yang diketahui berada di Arab Saudi.
Salah satu isu strategis yang turut dibahas adalah potensi kenaikan harga bahan bakar global yang dapat berdampak pada biaya penerbangan haj
Menurut dia, insiden bermula saat ban belakang bus pecah, yang kemudian disusul munculnya asap dari bagian luar depan kendaraan.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mengecam undang-undang oleh parlemen Israel terkait penerapan RUU eksekusi tahanan Palestina
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik Barat soal kemunafikan HAM dan konflik global, tegaskan Malaysia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Intelijen AS menyebut Iran masih mampu memulihkan bunker rudal dalam hitungan jam meski dibombardir. Setengah peluncur rudal dilaporkan masih utuh.
Tiga personel Indonesia yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon mengalami luka akibat ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse, Libanon selatan
Wisma Putra menyatakan undang-undang tersebut jelas bersifat diskriminatif terhadap rakyat Palestina dan menghapuskan segala bentuk kebijaksanaan kehakiman.
JDF Asia Pasifik juga mendesak langkah konkret komunitas internasional untuk menghentikan implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved