Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PRESIDEN Iran Ebrahim Raisi, Senin (9/8), mengatakan setiap pembicaraan mengenai program nuklir Teheran harus memastikan hak-hak Iran. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak republik Islam itu untuk melanjutkan negosiasi dengan cepat.
Raisi juga mengatakan kepada Macron dalam panggilan telepon selama satu jam bahwa Teheran serius tentang menjaga keamanan perairan Teluk. Ini disampaikan menyusul tuduhan dari Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, bahwa mereka berada di balik serangan kapal tanker mematikan di lepas pantai Oman.
Itu merupakan panggilan telepon pertama Raisi yang ultrakonservatif dengan seorang pemimpin Barat sejak menjabat pekan lalu. Dia mengambil alih dari Hassan Rouhani, seorang moderat yang pencapaian penting selama dua masa kepresidenannya ialah perjanjian nuklir 2015. Perjanjian ini memberikan keringanan sanksi internasional dengan imbalan pembatasan program nuklir Teheran.
Baca juga: Kepresidenan Iran Konfirmasi Raisi Diundang ke KTT Baghdad
Mantan presiden AS Donald Trump menggagalkan kesepakatan itu sekitar tiga tahun kemudian dengan secara sepihak menarik Washington darinya dan menerapkan kembali sanksi yang menghancurkan. "Dalam negosiasi apa pun, hak-hak rakyat Iran harus ditegakkan dan kepentingan bangsa kita terjamin," kata Raisi kepada Macron menurut situs web kepresidenan Iran.
Macron juga menyeru Iran untuk segera melanjutkan negosiasi di Wina untuk mencapai kesimpulan dan mengakhiri, tanpa penundaan, semua kegiatan nuklir yang melanggar perjanjian (2015), kata kepresidenan Prancis. Menanggapi sanksi AS yang diberlakukan kembali, Teheran menarik diri dari sebagian besar komitmen nuklir utamanya berdasarkan kesepakatan.
Enam putaran pembicaraan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia diadakan di ibu kota Austria antara April dan Juni dalam upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu. Putaran terakhir berakhir pada 20 Juni, tanpa tanggal yang ditetapkan untuk perundingan selanjutnya.
Baca juga: Jaksa Swedia Dakwa Mantan Pejabat Iran terkait Eksekusi pada 1988
Para pejabat Iran mengatakan negosiasi tidak akan dilanjutkan sebelum pemerintah baru mengambil alih. Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan pada akhir pekan bahwa pertemuan dapat dilanjutkan di Wina mulai awal September. Pihak-pihak yang tersisa dari perjanjian itu ialah Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Rusia. (AFP/OL-14)
Presiden Donald Trump belum mengambil keputusan bergabung dengan serangan Israel ke Iran. Namun ia menegaskan telat bagi Iran untuk berdialog.
Ancaman serangan terhadap instalasi nuklir di Iran ini juga tentunya mengancam keselamatan penduduk sipil termasuk WNI.
Serangan menargetkan kompleks Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata yang berada di kawasan Nobonyad.
Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada Jumat (13/6).
Kementerian Luar Negeri Turki menyebut serangan udara Israel terhadap Iran sebagai tindakan terkutuk yang memperparah ketegangan di Timur Tengah.
Tinjauan singkat kedua negara tersebut mungkin menunjukkan bahwa Iran, dengan populasi lebih dari sembilan kali lipat populasi Israel dan tentara yang jauh lebih besar, memiliki keunggulan.
Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan ambil bagian dalam operasi yang bersifat ofensif atau menyerang.
Kue khas Prancis, Choux au Craquelin, memikat pengunjung Brightspot dengan lapisan atas yang renyah berpola retak dan isian choux yang lembut di dalam.
Secara statistik sebenarnya Jerman dapat tampil dominan pada pertandingan ini dengan 56% penguasaan bola dan melepaskan 20 tendangan, namun Prancis dapat tampil lebih efektif.
MENTERI Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyampaikan harapannya agar Prancis menentang campur tangan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di kawasan Asia-Pasifik.
Dengan kemenangan tersebut, Spanyol akan menantang Portugal, juara Nations League 2019 dalam perebutan trofi tahun ini.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Arwani Thomafi mengatakan dukungan Indonesia untuk Palestina tetap harus menjadi prioritas sesuai mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved