Hizbullah Peringatkan tidak Politisasi Penyelidikan Ledakan Pelabuhan Libanon

KEPALA Hizbullah Libanon pada Sabtu (8/8) memperingatkan agar tidak mempolitisasi penyelidikan ledakan pelabuhan yang mematikan tahun lalu. Ia menolak tuduhan bahwa kelompok itu terlibat dalam membawa bahan peledak ke dermaga.

Hassan Nasrallah berbicara setelah Libanon pada Rabu (4/8) menandai satu tahun sejak ratusan ton pupuk amonium nitrat meledak di gudang pelabuhan Beirut. Kejadian itu menewaskan sedikitnya 214 orang dan merusak permukiman.

Para pengkritik kelompok Syiah itu dalam beberapa pekan terakhir mengklaim bahwa Hizbullah terlibat dalam membawa zat itu ke pelabuhan. Dengan demikian Hizbullah, lanjut pengkritik, dapat melakukan perjalanan ke negara tetangga, Suriah, sebagai sekutunya untuk memanfaatkannya sebagai bom selama perang saudara.

Namun Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi menolak tuduhan itu. Ia menganggapnya sebagai dibuat-buat dan konyol.

"Seolah-olah Hizbullah yang memiliki senjata dan roket perlu membawa nitrat," tambah kepala kelompok yang didukung Iran itu. "Seolah-olah dengan gudangnya untuk menampung puluhan ribu roket, ia tidak memiliki gudang untuk menaruh nitrat."

Dia menolak tuduhan itu sebagai penargetan politik yang dibayar oleh Amerika dan Arab Saudi untuk melayani Israel. Setelah ledakan, para pejabat mengetahui bahwa amonium nitrat telah berada di pelabuhan selama bertahun-tahun.

Penyelidikan lokal diluncurkan ke bencana itu tetapi terhenti. Keluarga korban dan penyintas semakin marah dan menuduh politisi berusaha menghambatnya di setiap kesempatan.

Nasrallah dalam pidatonya juga mengecam hakim utama yang menyelidiki ledakan itu. Ia meminta hakim memberikan bukti setelah memanggil pejabat saat ini dan mantan untuk diinterogasi dalam kasus tersebut.

"Mana buktinya?" katanya meminta Hakim Tareq Bitar untuk membagikan hasilnya. Hakim menuntut parlemen mencabut kekebalan tiga mantan menteri sehingga dia dapat melanjutkan penyelidikan, tetapi anggota parlemen telah meminta lebih banyak bukti sebelum memutuskan akan melepaskan kekebalan itu atau tidak.

Bitar telah menolak permintaan parlemen. Menteri dalam negeri sementara juga tidak mengizinkan Bitar untuk menanyai pejabat tinggi intelijen Abbas Ibrahim atas ledakan itu.

"Penyelidikan dipolitisasi," kata Nasrallah. "Entah dia harus bekerja dengan cara yang jelas atau pengadilan harus mencari hakim lain?"

Baca juga: Sumpah Pemimpin Hizbullah untuk Balas Proporsional tiap Serangan Israel

Pada Februari, pendahulu Bitar disingkirkan oleh pengadilan. Ia dipertanyakan ketidakberpihakannya karena rumahnya telah rusak dalam ledakan tersebut. (AFP/OL-14)