Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
JUNTA militer Myanmar, Senin (26/7), membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dengan alasan pemilu itu tidak berlangsung dengan bebas dan adil, hampir 6 bulan setelah menggulingkan pemenang Nobel Perdamaian itu lewat kudeta.
Junta militer Myanmar, melalui komisi pemilihan umum mengatakan penyelidikan telah menemukan 11 juta kasus kecurangan dalam pemilu 2020 saat partai militer kalah telak dari NLD.
"NLD berusaha mengambil alih kekuasaan dari partai dan kandidat non-NLD dengan menyalahgunakan pembatasan covid-19," ungkap ketua komisi pemilihan umum Myanmar Thein Soe.
Baca juga: Thailand Laporkan Penambahan 15.376 Kasus Covid-19
"Pemilu tidak berlangsung dengan bebas dan adil. Karenanya, hasil pemilu 2020 dibatalkan.
Dia tidak mengatakan apakah pemilu baru akan digelar di negara Asia Tenggara itu.
Junta militer Myanmar, sebelumnya mengatakan pemilu baru akan digelar dalam tempo dua tahun serta ajan membubarkan NLD.
Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, menghadapi sejumlah dakwaan, mulai dari melanggar pembatasan covid-19 hingga mengimpor walkie talkie secara ilegal. Dakwaan-dakwaan itu bisa menyebabkan perempuan itu ditahan selama lebih dari 10 tahun.
Myanmar dilanda kekacauan sejak kudeta yang digelar militer dengan lebih dari 900 orang tewas dalam berbagai aksi demonstrasi.
Gelombang covid-19 juga menimbulkan banyak kematian di negara itu setelah banyak tenaga kesehatan melakukan pemogokan menentang junta militer. (AFP/OL-1)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved