Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
JUNTA militer Myanmar, Senin (26/7), membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dengan alasan pemilu itu tidak berlangsung dengan bebas dan adil, hampir 6 bulan setelah menggulingkan pemenang Nobel Perdamaian itu lewat kudeta.
Junta militer Myanmar, melalui komisi pemilihan umum mengatakan penyelidikan telah menemukan 11 juta kasus kecurangan dalam pemilu 2020 saat partai militer kalah telak dari NLD.
"NLD berusaha mengambil alih kekuasaan dari partai dan kandidat non-NLD dengan menyalahgunakan pembatasan covid-19," ungkap ketua komisi pemilihan umum Myanmar Thein Soe.
Baca juga: Thailand Laporkan Penambahan 15.376 Kasus Covid-19
"Pemilu tidak berlangsung dengan bebas dan adil. Karenanya, hasil pemilu 2020 dibatalkan.
Dia tidak mengatakan apakah pemilu baru akan digelar di negara Asia Tenggara itu.
Junta militer Myanmar, sebelumnya mengatakan pemilu baru akan digelar dalam tempo dua tahun serta ajan membubarkan NLD.
Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, menghadapi sejumlah dakwaan, mulai dari melanggar pembatasan covid-19 hingga mengimpor walkie talkie secara ilegal. Dakwaan-dakwaan itu bisa menyebabkan perempuan itu ditahan selama lebih dari 10 tahun.
Myanmar dilanda kekacauan sejak kudeta yang digelar militer dengan lebih dari 900 orang tewas dalam berbagai aksi demonstrasi.
Gelombang covid-19 juga menimbulkan banyak kematian di negara itu setelah banyak tenaga kesehatan melakukan pemogokan menentang junta militer. (AFP/OL-1)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved