Jumat 09 Juli 2021, 10:50 WIB

26 Warga Kolombia Terlibat Pembunuhan Presiden Haiti

 Atikah Ishmah Winahyu | Internasional
26 Warga Kolombia Terlibat Pembunuhan Presiden Haiti

Valerie Baeriswyl / AFP
Polisi Haiti melakukan patroli, Kamis (8/8), setelah insiden pembunuhan Presiden Jovenel Moïse di dekat Istana Presiden pada Rabu (7/7).

 

SATUAN komando bersenjata lengkap yang membunuh Presiden Haiti Jovenel Moise terdiri dari 26 warga Kolombia dan dua warga Amerika Haiti, menurut pihak berwenang saat pencarian dalang pembunuhan itu berlangsung.

Moise, 53, ditembak pada Rabu (7/7) pagi di rumahnya oleh komando pembunuh terlatih yang tampaknya asing, membuat kondisi negara termiskin di benua Amerika itu semakin kacau di tengah perpecahan politik, kelaparan, dan kekerasan geng yang meluas.

Pihak berwenang melacak tersangka pembunuh ke sebuah rumah di dekat tempat kejadian perkara di Petionville, pinggiran bukit utara ibukota Port-au-Prince.

Baku tembak berlangsung hingga larut malam dan pihak berwenang menahan sejumlah tersangka pada Kamis (8/7).

Kepala Polisi Charles Leon mengarak 17 pria di depan wartawan pada konferensi pers Kamis (8/7) malam, menunjukkan sejumlah paspor Kolombia, ditambah senapan serbu, parang, walkie-talkie dan bahan-bahan termasuk pemotong baut dan palu.

"Orang asing datang ke negara kita untuk membunuh presiden," kata Charles.

"Ada 26 orang Kolombia, diidentifikasi dengan paspor mereka dan dua orang Amerika Haiti juga,” imbuhnya.

Dia mengatakan 15 orang Kolombia serta dua orang Amerika Haiti ditangkap. Tiga dari penyerang tewas dan delapan masih buron, menurut Charles.

Menteri Pertahanan Kolombia Diego Molano mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa informasi awal menunjukkan warga Kolombia yang terlibat dalam serangan itu adalah pensiunan anggota militer negara itu. Dia mengatakan Bogota akan bekerja sama dalam penyelidikan.

Menteri pemilihan dan hubungan antar partai Haiti, Mathias Pierre, mengidentifikasi tersangka Haiti-Amerika sebagai James Solages, 35, dan Joseph Vincent, 55.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya secara teratur melakukan kontak dengan pejabat Haiti, termasuk otoritas investigasi, untuk membahas bagaimana AS dapat memberikan bantuan.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri, tidak dapat mengkonfirmasi apakah seorang warga negara AS termasuk di antara mereka yang ditahan.

Para pejabat di Haiti yang sebagian besar berbahasa Prancis dan Kreol mengatakan pada Rabu bahwa para pembunuh tampaknya berbicara dalam bahasa Inggris dan Spanyol.

"Itu adalah komando lengkap yang dilengkapi dengan baik, dengan lebih dari enam mobil dan banyak peralatan," kata Pierre.

Para pejabat Haiti masih belum memberikan motif pembunuhan itu.

Sejak menjabat pada 2017, Moise telah menghadapi protes massal terhadap pemerintahannya, pertama atas tuduhan korupsi dan pengelolaan ekonominya, kemudian atas cengkeramannya yang meningkat pada kekuasaan.

Kerumunan penduduk setempat berkumpul pada Kamis pagi untuk menyaksikan operasi polisi berlangsung, dengan beberapa membakar mobil tersangka dan ke rumah tempat mereka bersembunyi. Peluru bertebaran di jalan.

"Bakar mereka!" teriak ratusan warga yang berkumpul di luar kantor polisi tempat para tersangka ditahan.

Charles mengatakan bahwa penduduk setempat telah membantu polisi melacak para tersangka, tetapi dia meminta warga untuk tidak main hakim sendiri.

Keadaan darurat selama 15 hari diumumkan pada hari Rabu untuk membantu pihak berwenang menangkap para pembunuh.

Tetapi Perdana Menteri sementara Haiti Claude Joseph mengatakan pada hari Kamis sudah waktunya bagi ekonomi untuk dibuka kembali dan mengatakan dia telah memberikan instruksi kepada bandara untuk memulai kembali operasi.

Kematian Moise telah menimbulkan kebingungan tentang siapa pemimpin sah negara berpenduduk 11 juta orang itu, yang berbagi pulau Hispaniola dengan Republik Dominika.

Haiti telah berjuang untuk mencapai stabilitas sejak jatuhnya kediktatoran dinasti Duvalier pada tahun 1986, bergulat dengan serangkaian kudeta dan intervensi asing.

Misi penjaga perdamaian PBB yang dimaksudkan untuk memulihkan ketertiban setelah pemberontakan menggulingkan Presiden Jean-Bertrand Aristide pada tahun 2004, berakhir pada tahun 2019 dengan negara itu masih dalam kekacauan.

"Saya bisa membayangkan skenario di mana ada isu-isu tentang siapa yang setia kepada angkatan bersenjata dan polisi nasional, dalam kasus ada klaim saingan untuk menjadi pengganti presiden negara itu," kata analis Center for Strategic & Pembelajaran Internasional, Ryan Berg.

Konstitusi Haiti 1987 menetapkan Ketua Mahkamah Agung harus mengambil alih. Tapi amandemen yang tidak diakui dengan suara bulat menyatakan itu menjadi perdana menteri, atau pada tahun terakhir mandat presiden, seperti dalam kasus Moise, parlemen harus memilih seorang presiden.

Ketua Mahkamah Agung meninggal bulan lalu karena Covid-19 di tengah lonjakan infeksi virus korona. Tidak ada parlemen yang duduk karena Haiti gagal mengadakan pemilihan legislatif pada akhir 2019 di tengah kerusuhan politik.

Paken ini Moise baru saja menunjuk seorang Perdana Menteri baru, Ariel Henry, untuk menggantikan Joseph, meskipun dia belum dilantik ketika presiden terbunuh.

Joseph muncul pada hari Rabu untuk mengambil alih situasi, menjalankan tanggapan pemerintah terhadap pembunuhan itu, meminta dukungan kepada pemerintah asing, dan menyatakan keadaan darurat.

Henry, yang dianggap lebih disukai oleh oposisi, mengatakan kepada surat kabar Haiti Le Nouvellite bahwa dia tidak menganggap Joseph sebagai perdana menteri yang sah lagi dan dia harus kembali ke peran menteri luar negeri.

"Saya pikir kita perlu bicara. Claude seharusnya tetap di pemerintahan yang akan saya miliki," kata Henry seperti dikutip.

Utusan Khusus PBB untuk Haiti pada Kamis (7/7) mengatakan Joseph akan tetap menjadi pemimpin sampai pemilihan diadakan, mendesak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan mereka.

Moise, yang didukung oleh masyarakat internasional, telah mendorong untuk mengadakan pemilu dan referendum konstitusional pada bulan September 2021, yang pertama-tama menyerukan pemerintah transisi untuk memandu negara itu untuk memberikan suara.

Pierre mengatakan bahwa Kabinet bermaksud untuk memandu negara itu ke pemilihan dalam waktu dua bulan seperti yang direncanakan.

"Ada banyak hal yang tidak diketahui tentang apa yang terjadi selanjutnya," kata Jake Johnston, peneliti senior di Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan di Washington.

"Tapi penting untuk diingat bahwa itu juga terjadi sebelum pembunuhan Moise,” tandasnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)

Baca Juga

AFP

NASA akan Luncurkan Lucy untuk Selidiki Asteroid Jupiter

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 13:45 WIB
Roket Atlas V yang bertanggung jawab untuk mendorong pesawat itu dijadwalkan lepas landas pada Sabtu (16/10) pukul 05.34 waktu setempat...
AFP/STR

Tiga Astronaut Tiongkok Tiba di Stasiun Luar Angkasa Tiangong

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 11:16 WIB
Ketiga astronaut itu akan menjalani misi selama 90 hari di stasiun luar angkasa...
AFP/EVARISTO SA

Keputusan Bolsonaro Memveto Pembalut Gratis Tuai Kecaman

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 11:15 WIB
Jutaan perempuan miskin di Brasil tidak memiliki akses untuk mendapatkan produk kebersihan perempuan saat sedang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya