TEHERAN memperingatkan penyitaan Washington atas 33 situs web yang dijalankan oleh media terkait Iran tidak konstruktif untuk pembicaraan yang sedang berlangsung tentang Amerika Serikat yang ingin kembali ke kesepakatan nuklir.
Departemen Kehakiman AS mengatakan telah menyita 33 situs media yang dikendalikan pemerintah Iran, serta tiga dari kelompok Irak, Kataeb Hezbollah. Katanya, situs web itu di-hosting di domain milik AS.
Penyiar televisi negara Iran menuduh AS menindas kebebasan berekspresi. Kantor kepresidenan pun mempertanyakan saat langkah itu berjalan bersamaan dengan pembicaraan yang membawa Washington kembali ke perjanjian nuklir 2015 antara Teheran dan negara-negara besar. Pembicaraan itu dilaporkan membuat kemajuan.
"Kami menggunakan semua cara internasional dan hukum untuk mengutuk kebijakan Amerika Serikat yang keliru ini," kata direktur kantor kepresidenan, Mahmoud Vaezi, kepada wartawan. "Tampaknya tidak konstruktif ketika pembicaraan untuk kesepakatan tentang masalah nuklir sedang berlangsung."
Kesepakatan nuklir 2015 melihat Iran menerima pembatasan pada kegiatan nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi. Tapi pada 2018 Presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan perjanjian dan meningkatkan sanksi. Ini mendorong Iran untuk menarik kembali dari komitmen.
Penerus Trump, Joe Biden, telah mengisyaratkan kesiapannya untuk kembali ke kesepakatan dan negara lain--termasuk Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Rusia--telah merundingkan kebangkitannya di Wina sejak awal April.
Negosiator Uni Eropa Enrique Mora mengatakan pada Minggu bahwa mereka yang terlibat dalam pembicaraan itu lebih dekat untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran tetapi poin yang mencuat tetap ada.
Pengalihan domain
Tindakan AS terjadi tepat setelah Iran memilih ulama ultrakonservatif Ibrahim Raisi sebagai presiden dalam pemilihan yang menurut Departemen Luar Negeri AS tidak bebas dan tidak adil.
Pengunjung situs media terkemuka Iran seperti Press TV dan Al-Alam, penyiaran utama berbahasa Inggris dan Arab negara itu, serta saluran TV Al-Masirah dari Huthi Yaman, akan membaca dengan pernyataan satu halaman yang menyatakan bahwa situs web telah telah disita oleh pemerintah Amerika Serikat disertai dengan segel dari Biro Investigasi Federal dan Departemen Perdagangan AS.
Ke-33 situs web tersebut dipegang oleh Persatuan Radio dan Televisi Islam Iran (IRTVU) yang dikendalikan oleh Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Baik IRTVU dan IRGC telah ditempatkan dalam daftar hitam sanksi AS, sehingga ilegal bagi orang Amerika, perusahaan AS, dan perusahaan asing atau non-Amerika dengan anak perusahaan AS untuk berbisnis dengan mereka atau anak perusahaan mereka.
Kataeb Hezbollah, kelompok Irak yang memiliki tiga lokasi yang disita, ialah faksi militer garis keras yang memiliki hubungan dekat dengan Teheran yang secara resmi ditetapkan Washington sebagai kelompok teror.
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), induk langsung Al-Alam, melaporkan bahwa domain web lain, termasuk Palestine-Al Youm, penyiaran yang diarahkan ke Palestina, dan saluran agama dan budaya berbahasa Arab termasuk di antara yang disita.
LuaLua TV Bahrain, saluran yang dijalankan oleh kelompok oposisi dengan kantor di London dan Beirut, juga dibekukan oleh Amerika Serikat, menurut koresponden AFP di wilayah tersebut.
IRIB menuduh AS menindas kebebasan berekspresi dan bergabung dengan Israel dan Arab Saudi untuk memblokir media pro-perlawanan yang mengungkap kejahatan sekutu AS di wilayah tersebut.
Stasiun TV seperti Press TV dan Al-Alam beralih ke domain .ir dan situs web mereka tetap dapat diakses. Mereka juga masih hadir di media sosial, terutama Twitter, dan siaran mereka terus berlanjut tanpa gangguan.
Di situs sayap politik mereka, Huthi mencap tindakan itu sebagai pembajakan Amerika dan penyitaan hak cipta. "Pemerintah Amerika Serikat melarang situs Al-Masirah tanpa pembenaran atau bahkan pemberitahuan sebelumnya," kata mereka.
Al-Masirah dengan cepat membuat situs web baru, menggunakan namanya tetapi mengganti domain .net menjadi .com. LuaLua dan Al-Masirah terus menyiarkan program baru, kata wartawan AFP.
Operasi pengaruh jahat
"IRTVU ditetapkan sanksi tahun lalu karena upaya kurang ajar untuk menabur perselisihan di antara penduduk pemilih dengan menyebarkan disinformasi online dan melaksanakan operasi pengaruh jahat yang ditujukan menyesatkan pemilih AS," kata Departemen Kehakiman.
"IRTVU dan lainnya seperti itu, menyamar sebagai organisasi berita atau media, menargetkan Amerika Serikat dengan kampanye disinformasi dan operasi pengaruh yang memfitnah," katanya dalam pernyataan.
Di sisi lain, para pejabat AS telah mengikat Kataeb Hezbollah akibat roket dan serangan lain mereka menyasar situs-situs di Irak tempat tentara dan diplomat Amerika tinggal. Katanya, kelompok itu didukung oleh Pengawal Revolusi Iran.
Departemen Kehakiman tidak mengidentifikasi perusahaan AS atau perusahaan yang memiliki domain yang meenjadi hosting situs web atau menjelaskan perusahaan itu menerima berbagai lembaga afiliasi Iran. (OL-14)
