SETELAH Iran memilih presiden baru Ebrahim Raisi, Amerika Serikat (AS) terus melakukan tekanan. Tak hanya pada Raisi yang dikenal sebagai tokoh garis keras tetapi juga menyasar ke situs media massa.
Penegak hukum AS memblokir situs web dua perusahaan berita yang dikendalikan negara Iran, Press TV dan Al-Alam, serta saluran TV Al-Masirah dari Houthi Yaman.
Setiap situs menampilkan satu halaman dengan pernyataan "Telah disita oleh Pemerintah Amerika Serikat" dan mengacu pada undang-undang sanksi AS, disertai dengan stempel FBI dan Departemen Perdagangan AS.
Press TV adalah penyiaran utama yang berbahasa Inggris Iran, sementara Al-Alam adalah penyiaran utama yang berbahasa Arab.
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), induk Al-Alam, melaporkan bahwa domain web lain, termasuk Palestine-Al Youm, penyiar yang diarahkan ke Palestina, serta saluran agama dan budaya berbahasa Arab juga disita.
Domain yang terkait dengan kelompok yang didukung Iran di Irak dan Hizbullah, faksi militer-politik Lebanon, juga dibekukan dengan pesan Departemen Kehakiman AS.
IRIB menuduh AS menekan kebebasan berekspresi dan bergabung dengan Israel serta Arab Saudi untuk memblokir media pro-perlawanan yang mengungkap kejahatan sekutu AS di wilayah tersebut.
Saat ditanya tentang penyitaan Press TV selama pengarahan Departemen Luar Negeri AS, juru bicara Ned Price menolak berkomentar, tetapi merujuk wartawan ke Departemen Kehakiman yang katanya diharapkan untuk memberikan informasi segera.
LuaLua TV Bahrain, saluran yang dijalankan oleh kelompok oposisi dengan kantor di London dan Beirut, juga ditutup.
Di Yaman, Houthi mengatakan di situs sayap politik mereka bahwa mereka mengutuk pembajakan dan penyitaan hak cipta oleh Amerika ini.
“Pemerintah Amerika Serikat melarang situs Al-Masirah tanpa pembenaran atau bahkan pemberitahuan sebelumnya,” kata mereka.
A-Masirah dengan cepat membuat situs web baru, menggunakan namanya tetapi mengganti domain .net ke .com.
Sementara itu, LuaLua dan Al-Masirah terus menyiarkan program baru.
AS mempertahankan sanksi ketat terhadap Iran karena program senjata nuklirnya dan dugaan dukungan untuk teror. Ratusan organisasi dan individu Iran telah dimasukkan dalam daftar hitam sanksi AS.
Sanksi juga melarang orang Amerika, bisnis, dan organisasi melakukan bisnis apa pun dengan Iran.
Tindakan AS itu terjadi ketika Washington berusaha memulihkan perjanjian 2015 antara Teheran dan enam negara besar untuk membekukan program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.
Pada 2018, presiden saat itu Donald Trump memerintahkan AS untuk menarik diri dari perjanjian, menuduh bahwa Iran tidak mematuhi komitmennya, meskipun inspektur nuklir independen mengatakan mereka mematuhinya.
Setelah menjabat tahun ini, Presiden Joe Biden berkomitmen untuk bergabung kembali dengan perjanjian dan berbicara dengan Iran tentang apa yang akan dilakukan kedua belah pihak untuk melanjutkan pakta tersebut.
Negosiator Uni Eropa Enrique Mora mengatakan pada Minggu (20/6) bahwa mereka yang terlibat dalam pembicaraan itu "lebih dekat" untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran tetapi poin-poin yang mencuat tetap ada.
Tindakan AS juga terjadi tepat setelah Iran memilih ulama ultrakonservatif Ibrahim Raisi sebagai presiden. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
