Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Sah! El Salvador Jadi Negara Pertama Legalkan Transaksi Bitcoin

Insi Nantika Jelita
10/6/2021 09:38
Sah! El Salvador Jadi Negara Pertama Legalkan Transaksi Bitcoin
Pembayaran dengan menggunakan bitcoin(AFP/STANLEY ESTRADA)

EL Salvador resmi menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah setelah kongres menyetujui rancangan undang-undang (RUU) Presiden Nayib Bukele untuk menguatkan inklusi keuangan negara tersebut.

Terlepas dari kekhawatiran langkah itu dapat memperumit pembicaraan dengan International Monetary Fund (IMF), di mana El Salvador sedang mencari program pembiayaan senilai lebih dari US$ 1 miliar, RUU dua halaman itu disahkan oleh kongres dengan memperoleh suara 62 dari 84 suara majelis pada Selasa (9/6) waktu setempat.

RUU penggunaan cryptocurrency atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah bersama dengan dolar AS akan menjadi undang-undang dalam 90 hari kedepan dan nilai tukar bitcoin/dolar akan ditentukan oleh pasar.

Baca juga: Cryptocurrency dan Blockchain Bisa Jadi Masa Depan Sistem Pembayar

El Salvador akan dapat membayar pajak mereka dalam bitcoin dan setiap agen ekonomi akan diminta untuk menerima cryptocurrency sebagai pembayaran.

Bukele sebelumnya telah mengumumkan langkah tersebut dalam pesan rekaman yang diputar pada konferensi bitcoin di Miami pada pekan lalu.

“(RUU) Ini akan menciptakan lapangan kerja dan membantu memberikan inklusi keuangan kepada ribuan orang di luar ekonomi formal, dan dalam jangka menengah dan panjang," kata Bukele.

Bukele menyarankan bitcoin dapat mempermudah warga Salvador yang tinggal di luar negeri untuk mengirim pulang pengiriman uang yang berjumlah US$6 miliar pada 2019, seperlima dari PDB negara itu.

Baca juga: El Salvador Bakal Jadi Negara Pertama yang Legalkan Bitcoin

Di satu sisi, Pastor José María Tojeira selaku Direktur Institut Hak Asasi Manusia di Universitas Amerika Tengah mengatakan hanya sedikit orang Salvador yang memiliki kapasitas teknis untuk mengakses bitcoin.

“Keputusan ini kurang bisa dipahami. Tampaknya lebih tentang membuat pertunjukan saja yang merupakan ciri khas pemerintah ini, banyak propaganda, tetapi sedikit perubahan struktural untuk membantu penduduk miskin,” tudingnya.(The Guardian/OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya