Negara-Negara yang Dibayar agar Terima Warga AS yang Dideportasi

PRESIDEN Donald Trump menawarkan jutaan dolar dalam bentuk pembayaran dan insentif lain untuk menarik negara-negara agar menerima warga AS yang dideportasi tanpa koneksi ke negara tujuan. Dalam prosesnya, AS membuat kesepakatan dengan setidaknya satu negara yang dituduh Departemen Luar Negeri sebagai tempat perdagangan manusia dan negara-negara lain yang disarankan untuk dihindari warga AS.

Pemerintah menggunakan deportasi negara ketiga yang tidak terkait dengan asal usul mereka. Ini menjadi metode untuk mengeluarkan orang dari AS saat negara asal mereka tidak menginginkan mereka.

Para pengacara yang mewakili beberapa warga AS yang dideportasi itu membantah alasan pemerintahan Trump. Pasalnya, negara asal mereka dalam beberapa kasus mau menerima warga AS yang dideportasi.

Baca juga : Tiongkok Kuasai Mineral Langka Tanzania, Australia dan Barat Waspada

The Washington Post melaporkan, kemarin, salinan perjanjian deportasi antara pemerintahan Trump dan beberapa negara ketiga yang dimaksud serta dokumen pengadilan dan catatan publik terkait. Kesepakatan-kesepakatan tersebut, yang dimediasi selama masa jabatan kedua Trump, menguraikan prosedur pemindahan warga negara asing dari AS ke negara ketiga dan yang akan diperoleh masing-masing negara.

Para pembela hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran tentang detail kesepakatan-kesepakatan tersebut, termasuk apakah Washington akan mampu melakukan pengawasan yang semestinya atas dana tersebut. "Kami tidak tahu untuk apa uang itu bisa digunakan. Sepertinya AS tidak memberikan arahan atau batasan apa pun," kata Nicole Widdersheim, Wakil Direktur Human Rights Watch di Washington. 

"Bahkan jika melakukannya, mereka tidak dapat melacaknya, seperti penjualan senjata. Itu transfer tunai." Negara-negara tersebut tidak wajib melapor kepada pemerintah AS.

Baca juga : Maduro Siaga Hadapi AS, Warga Venezuela Fokus Bertahan Hidup

"Menerapkan kebijakan imigrasi Pemerintahan Trump merupakan prioritas utama bagi Departemen Luar Negeri," kata Departemen Luar Negeri dalam suatu pernyataan, menanggapi pertanyaan tentang kesepakatan-kesepakatan tersebut. Berikut beberapa negara yang menerima uang dari pemerintahan Trump untuk menerima orang-orang yang dideportasi dan yang mereka kantongi sebagai imbalannya.

Guinea Khatulistiwa 

AS telah membayar Guinea Khatulistiwa, negara kecil di pesisir barat Afrika, sebesar US$7,5 juta sebagai imbalan atas kesediaan mereka sebagai negara ketiga. Ini menurut Senator Jeanne Shaheen, petinggi Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Dalam surat tertanggal 10 November yang ditujukan kepada Menlu Marco Rubio, Shaheen menyuarakan kekhawatirannya tentang deportasi migran ke negara yang berada di peringkat 173 dari 180 negara dalam hal korupsi menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Para pejabat senior pemerintah itu dituduh terlibat dalam perdagangan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia lain. 

Presidennya, Teodoro Obiang Nguema, yang memerintah sejak 1979, dituduh melakukan korupsi dan penyelewengan dana publik. Putranya, yang menjabat sebagai wakil presiden, juga dituduh melakukan hal yang sama.

"Saya memiliki kekhawatiran serius mengenai apakah, tanpa mekanisme pengawasan dan pagar pembatas yang memadai, pembayaran langsung kepada pemerintah Guinea Khatulistiwa dapat digunakan untuk memfasilitasi perdagangan manusia," tulis Shaheen. Ia mengutip laporan Departemen Luar Negeri pada 2025 yang menyoroti keterlibatan para pejabat senior dalam kejahatan perdagangan manusia di negara tersebut.

Pembayaran itu merupakan yang terbesar dari kelompok ini yang dilakukan kepada Guinea Khatulistiwa. Bahkan, angkanya melebihi jumlah bantuan luar negeri AS yang diberikan kepada negara tersebut selama delapan tahun terakhir.

Pemerintahan Trump membayar langsung kepada pemerintah Obiang menggunakan dana dari rekening Bantuan Migrasi dan Pengungsi Departemen Luar Negeri yang mendanai organisasi-organisasi yang membantu pengungsi. Tidak jelas jumlah orang yang dideportasi yang disetujui oleh negara Afrika Tengah tersebut. Kedutaan Besar negara tersebut di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Eswatini

Pada Mei, AS meneken kesepakatan deportasi dengan Eswatini, negara kecil yang terkurung daratan di Afrika bagian selatan. Eswatini setuju menerima hingga 160 orang yang dideportasi dengan imbalan US$5,1 juta dari AS yang dialokasikan untuk membangun kapasitas manajemen perbatasan dan migrasi. Ini menurut salinan kesepakatan tertanggal 14 Mei.

Menurut dokumen tersebut, uang tersebut dapat digunakan untuk merelokasi orang yang dideportasi dan membangun infrastruktur untuk memindahkan mereka. Berdasarkan kesepakatan tersebut, AS akan bekerja sama dengan Eswatini secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi warga negara ketiga yang akan dideportasi ke negara Afrika tersebut, termasuk mereka yang memiliki latar belakang kriminal dan/atau yang ditetapkan sebagai tersangka teroris.

Pelaksana tugas juru bicara pemerintah Eswatini, Thabile Mdluli, mengakui kesepakatan tersebut pada Juli. Ia menulis dalam pernyataan bahwa para orang yang dideportasi pada akhirnya akan dipulangkan ke negara asal mereka.

Sejauh ini, hanya satu orang yang dideportasi telah dipulangkan ke negara kelahirannya, menurut wawancara dengan para pengacara yang berbasis di Amerika Serikat dan Eswatini. Orville Etoria, 62, yang tinggal di New York selama hampir setengah abad, merupakan bagian dari kelompok pria pertama yang dideportasi ke negara tersebut pada Juli. 

"Ia ditahan di Pusat Pemasyarakatan Matsapha, penjara dengan keamanan maksimum utama di negara tersebut, selama lebih dari dua bulan sebelum Organisasi Internasional untuk Migrasi memfasilitasi kepulangannya ke Jamaika," kata pengacara Orville, Mia Unger.

Pemerintahan Trump secara terpisah menyuarakan kekhawatiran atas situasi hak asasi manusia di Eswatini yang semakin memburuk. Catatannya antara lain pembunuhan sewenang-wenang atau melanggar hukum; penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; serta pembatasan kebebasan berekspresi.

Setidaknya 14 orang yang dideportasi masih dipenjara di Eswatini tanpa dakwaan atau akses ke penasihat hukum. Salah satu dari mereka, Roberto Mosquera del Peral, melakukan mogok makan selama sebulan untuk memprotes penahanannya. 

Warga negara Kuba berusia 58 tahun itu dibawa ke rumah sakit setempat pada 10 November karena sakit perut, menurut pengacaranya, Alma David. Meskipun Mosquera dipulangkan, David sangat khawatir tentang keselamatannya. Pihak berwenang di Eswatini menyatakan bahwa Mosquera berpuasa karena alasan agama dan tidak akan campur tangan.

"Mengapa dia ditahan di penjara Afrika di mana dia tidak pernah melakukan kejahatan?" tanya Ada, seorang teman masa kecil Mosquera. Ia berbicara dengan syarat diidentifikasi hanya dengan nama depannya karena takut memiliki hubungan dengan anggota keluarga yang menghadapi deportasi AS.

Menurut David, pemerintahan Trump lepas tangan dari semua tanggung jawab. Ia menambahkan bahwa Mosquera takut kembali ke Kuba. Ibunya dianiaya secara politik di sana dan Mosquera khawatir dia akan menghadapi nasib yang sama.

El Salvador

Amerika Serikat pada Maret mengirim lebih dari 250 migran Venezuela ke penjara dengan keamanan tinggi di El Salvador. Bulan itu, sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa AS membayar sekitar US$6 juta kepada El Salvador untuk menahan para migran. 

"Sebagian besar migran dideportasi berdasarkan Undang-Undang Musuh Asing masa perang. Sekitar 100 lain dideportasi melalui proses imigrasi reguler," kata Leavitt. Ia menduga bahwa 23 dari mereka ialah anggota geng MS-13 Salvador.

"Itu sangat kecil dibandingkan dengan biaya hidup dan biaya yang akan dibebankan kepada pembayar pajak Amerika untuk menempatkan para teroris ini di penjara dengan keamanan maksimum di AS," kata Leavitt.

Semua tahanan dipulangkan dari El Salvador ke Venezuela pada Juli dalam kesepakatan yang dinegosiasikan Washington, Caracas, dan San Salvador. Sebagai imbalannya, 10 warga negara AS dan penduduk tetap AS yang dipenjara di Venezuela dibebaskan.

Rwanda

Rwanda setuju menerima hingga 250 orang yang dideportasi dengan imbalan pencairan di muka sebesar US$7,5 juta dari pemerintah AS. Ini menurut salinan kesepakatan yang diteken pada 3 Juni.

Itu serupa dengan kesepakatan yang diteken pemerintahan Trump dengan Eswatini pada Mei. Isinya menyatakan dana dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas manajemen perbatasan dan migrasi Rwanda, termasuk bantuan relokasi dan infrastruktur terkait yang diperlukan untuk mengelola bantuan tersebut.

Dalam teks kesepakatan itu, pemerintahan Trump mencatat keahlian Rwanda yang mapan dalam mengelola proses pemulangan, integrasi, dan reintegrasi yang kompleks, termasuk reintegrasi individu yang membutuhkan dukungan terstruktur. Kedutaan Besar Rwanda di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai kesepakatan tersebut.

Ini bukan pertama kali pemerintahan Trump membayar Rwanda untuk menerima orang yang dideportasi. Pada April, AS melakukan pembayaran sekaligus sebesar US$100.000 kepada pemerintah Rwanda untuk menerima seorang warga negara Irak yang dideportasi. Rwanda juga setuju menerima 10 orang tambahan dari berbagai kewarganegaraan sebagai bagian dari program berkelanjutan untuk menerima deportasi lain.

Pemerintahan Trump menandatangani kesepakatan deportasi terbarunya dengan Rwanda saat menengahi perjanjian damai terpisah antara negara Afrika Timur tersebut dan Republik Demokratik Kongo untuk mengakhiri konflik berkepanjangan mereka.

Widdersheim, dari Human Rights Watch, menyebut kesepakatan senilai US$7,5 juta itu mengkhawatirkan. Ia merujuk pada pembatasan bantuan pemerintah AS sebelumnya kepada Rwanda. Kongo menuduh Rwanda menggunakan paramiliter M23 untuk meneror komunitas Hutu dan menjarah cadangan mineral negara yang sangat besar.

"Rwanda masih mendukung M23 di DRC timur," kata Widdersheim.

Ghana

Ghana setuju menerima, menahan, dan mendeportasi setidaknya 40 migran Afrika Barat yang dikirim AS dengan imbalan pelonggaran sanksi, tarif, dan pembatasan imigrasi. Ini menurut gugatan yang diajukan pada Oktober oleh kelompok hak asasi Democracy Hub dalam mengawal orang-orang yang diusir dan dikirim ke sana.

Pejabat Ghana menganggap perjanjian itu sebagai tindakan empati pan-Afrika. Mereka mencatat bahwa warga negara Afrika Barat lain dapat masuk dan tinggal di negara tersebut selama 90 hari tanpa visa.

"Kami didekati AS untuk menjadi negara pihak ketiga bagi orang yang dideportasi dari AS. Kami sepakat dengan mereka bahwa warga negara Afrika Barat dapat diterima," kata Presiden Ghana John Mahama pada September. "Afrika Barat memiliki protokol pergerakan bebas. Semua warga Afrika Barat diterima di Ghana."

Setidaknya 42 warga Afrika Barat dideportasi ke Ghana sejak September, menurut gugatan tersebut. Lebih banyak lagi yang dikirim sejak gugatan diajukan, kata Meredyth Yoon, seorang pengacara untuk beberapa orang yang dideportasi. Beberapa dipulangkan ke negara kelahiran mereka dan yang lain dikirim ke kamp militer di pinggiran ibu kota Accra. (I-2)