Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADILAN PBB, Selasa (8/6), menolak banding mantan pemimpin militer Serbia Ratko Mladic terkait pembataian Srebrenica pada 1995.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memuji keputusan pengadilan itu menolak banding tersebut sehingga pria yang dijuluki 'Pembantai Bosnia' itu akan menjalani hukuman seumur hidup atas kekejaman yang dilakukannya di masa Perang Bosnia 1992-95.
Mladic, yang kini berusia 70-an akhir, menutup mata dan menggelengkan kepala ketika pengadilan di Den Haag menolak banding atas vonis pada 2017 atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Baca juga: Turki Tawarkan Jaga dan Kelola Bandara Afghanistan
Aksi terburuk Mladic adalah di Srebrenica ketika pasukan Serbia, di bawah perintah Mladic, mengeksekusi 8 ribu pria muslim Bosnia yang berlindung di wilayah yang seharusnya dilindungi PBB itu.
Jaksa pengadilan PBB Serge Brammertz, selepas keputusan pengadilan, mengatakan tiba saatnya semua pihak menerima fakta dan meminta para pendukung Mladic untuk membantah terjadinya pembantaian itu.
"Mladic merupakan salah satu penjahat perang terbesar di era modern," ujar Brammertz.
Mladic, saat ini, ditahan di Belanda namun akan menjalankan masa hukumannya di negara yang akan ditunjuk kemudian oleh pengadilan. (AFP/OL-1)
Menteri Luar Negeri Venezuela menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS. Simak perkembangan terbaru pasca-kudeta Januari 2026.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Indonesia resmi memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa. Simak agenda strategis RI, mulai dari hak pangan anak hingga isu Palestina dan Ukraina.
Menlu Sugiono tegaskan komitmen RI di Markas PBB New York. Dukung gencatan senjata Gaza & pastikan hak Palestina terjaga di Board of Peace (BoP).
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Lebih dari 80 negara PBB mengecam rencana Israel memperluas kendali di Tepi Barat dan mengklaim tanah Palestina sebagai properti negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved