PARA peneliti melaporkan sebagian besar deforestasi di Hutan Amazon Brasil adalah ilegal dan janji Presiden Jair Bolsonaro untuk menghilangkannya tampak meragukan mengingat kurangnya transparansi dalam penggunaan lahan resmi.
Di bawah tekanan untuk mengekang perusakan Amazon, Bolsonaro, bulan lalu, bersumpah di KTT iklim dunia untuk menghilangkan deforestasi ilegal pada 2030.
Namun, hampir tidak ada deforestasi yang dapat dianggap sepenuhnya legal di Brasil, mengingat pihak berwenang gagal menerapkan undang-undang secara memadai tentang pelacakan berapa banyak dan di mana lahan dibuka berdasarkan izin, menurut laporan yang diterbitkan sekelompok peneliti universitas dan pakar dari organisasi lingkungan termasuk World Wildlife Fund Brazil dan Centro da Vida Institute.
Baca juga: Korban Salah Vonis di AS Dapat Ganti Rugi Rp1,2 Triliun
Laporan tersebut menemukan bahwa 94% deforestasi di Amazon Brasil dan sekitarnya, wilayah Matopiba, adalah ilegal.
“Itu sebagian karena meski dalam kasus petani, peternak, penebang dan lainnya memiliki izin untuk membuka lahan, pihak berwenang tidak dapat mendokumentasikan bagaimana izin tersebut digunakan di lapangan,” katanya.
"Pembedaan antara deforestasi legal dan ilegal merupakan faktor kunci memastikan produksi pertanian dan kehutanan Brasil tidak terkontaminasi oleh kejahatan lingkungan," tuturnya.
Bolsonaro telah memimpin lonjakan deforestasi di hutan hujan terbesar di dunia itu sejak menjabat pada 2019.
Dalam 12 bulan, hingga Agustus 2020, deforestasi di Amazon Brasil meningkat 9,5%, menghancurkan area yang lebih besar dari Jamaika, menurut data pemerintah.
Presiden sayap kanan itu menghadapi tekanan internasional untuk membersihkan citra lingkungan pemerintahnya serta reaksi keras dari kalangan bisnis yang khawatir bagaimana citra tersebut akan berdampak pada pengekspor daging sapi dan kedelai nomor satu dunia itu.
"Bolsonaro membuat janji 'nol deforestasi', tapi bagaimana kita tahu jika informasi yang diperlukan tidak tersedia?" kata koordinator dari Centro da Vida Institute, Paula Bernasconi.
"Kami sangat membutuhkan lebih banyak upaya teknis dan kemauan politik untuk menerapkan undang-undang lingkungan dan transparansi Brasil," kata rekan penulisnya, Raoni Rajao dari Universitas Federal Minas Gerais.
"Jika tidak, kurangnya transparansi akan terus menjadi perisai bagi kerusakan ekosistem kita yang sedang berlangsung,” tandasnya. (Straitstimes/OL-1)
