Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres yakin pembuat vaksin harus mengizinkan perusahaan lain memproduksi suntikan covid-19 versi mereka.
"Sekretaris Jenderal sering menyerukan transfer teknologi dan berbagi pengetahuan dan lisensi sukarela atau berbagi lisensi," kata jurub bicara PBB Stephane Dujarric pada Rabu (5/5).
Anggota WTO sedang menilai tanda-tanda kemajuan setelah tujuh bulan pembicaraan tentang proposal oleh Afrika Selatan dan India untuk melepaskan hak paten pada vaksin covid-19. Keputusan WTO didasarkan pada konsensus, jadi 164 anggota harus setuju.
Beberapa pejabat PBB mengatakan diskusi pengenyampingan hak paten adalah gangguan dan pertarungan ideologis yang tidak akan menyelesaikan masalah bagaimana meningkatkan produksi vaksin.
Sebanyak 60 sponsor proposal dari negara berkembang diadu melawan negara maju yang lebih kaya seperti Swiss, Amerika Serikat dan di Uni Eropa, di mana banyak perusahaan farmasi berbasis.
Guterres telah lama menyerukan agar vaksin covid-19 tersedia untuk semua negara dan meminta lebih banyak biaya untuk mendanai fasilitas berbagi vaksin COVAX, yang bertujuan untuk membeli hingga 1,8 miliar dosis pada tahun 2021 untuk memastikan akses global yang adil.
Baca juga: AS Dukung Pembebasan Hak Paten pada Vaksin Covid-19
COVAX dijalankan oleh Gavi Vaccine Alliance, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan anak-anak PBB UNICEF.
Bulan lalu, UNICEF menyerukan agar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) vaksin disederhanakan melalui lisensi sukarela dan proaktif, tetapi memperingatkan bahwa ini saja tidak akan meningkatkan produksi.
"Pemegang HAKI perlu menyediakan kemitraan teknologi untuk menyertai lisensi HAKI, secara proaktif berbagi pengetahuan dan sub-kontrak kepada produsen tanpa batasan geografis atau volume yang tidak semestinya," kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore.
"Tantangan ini tidak membutuhkan pengabaian hak kekayaan intelektual secara paksa tetapi kemitraan dan kerja sama yang proaktif," imbuhnya.
Dia mengutip kemitraan manufaktur baru-baru ini sebagai contoh yang menggembirakan dan mendorong pihak lain untuk mengikutinya, untuk meningkatkan skala dan keragaman geografis dari kapasitas produksi.(CNA/OL-5)
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved