Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
RIBUAN pengunjuk rasa keluar lebih awal di sejumlah kota Myanmar pada Minggu waktu setempat. Mereka masih berjuang untuk menentang pemerintahan militer yang berlangsung lebih dari tiga bulan.
Kudeta militer telah menghentikan reformasi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menyebabkan kekacauan. Aksi protes dikoordinasikan komunitas ekspatriat di seluruh dunia.
"Guncang dunia dengan suara persatuan rakyat Myanmar," bunyi pernyataan penyelenggara aksi protes. Sejauh ini, belum ada laporan kekerasan dalam demonstrasi tersebut.
Baca juga: Junta Myanmar Lancarkan Serangan Udara ke Wilayah Pemberontak
Perang dengan pemberontak etnis minoritas di daerah perbatasan yang terpencil, dilaporkan meningkat secara signifikan dalam tiga bulan terakhir. Kondisi itu membuat puluhan ribu warga sipil mengungsi.
Di beberapa tempat, warga sipil dengan senjata seadanya berusaha melawan pasukan keamanan. Sementara di daerah pusat fasilitas militer, telah diguncang oleh serangan roket dan gelombang ledakan kecil.
Lembaga penyiaran yang dikelola pemerintah, melaporkan setidaknya 11 ledakan terjadi selama 36 jam terakhir. Ledakan menyasar sebagian besar di wilayah utama Yangon. Dilaporkan beberapa kerusakan bangunan, namun tidak ada korban. Sejauh ini, tidak ada klaim pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Baca juga: Jokowi: ASEAN Capai Konsensus untuk Atasi Krisis Myanmar
"Beberapa pemberontak yang tidak menginginkan stabilitas negara, telah melemparkan dan menanam bom buatan di gedung pemerintah dan jalan umum," bunyi laporan tersebut.
Media Khit Thit melaporkan ledakan di luar barak kepolisian Yangon pada Minggu ini. Kendaraan terbakar, namun belum ada laporan tentang korban jiwa. Kemudian, dilaporkan ada ledakan lain di negara bagian Shan, yang menyasar rumah seorang pengusaha.
Pasukan militer Myanmar disebut telah menewaskan sedikitnya 759 pengunjuk rasa. Pada pertengahan April, militer mengakui kematian 248 pengunjuk rasa, dengan mengklaim mereka terbunuh setelah memulai kekerasan.(MalayMail/OL-11)
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
UPAYA pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui sebuah kebijakan harus dibarengi pemahaman dan kemampuan semua pihak.
Selain pencabulan terhadap siswa santri yang kini dilaporkan ke kepolisian, upaya penculikan terhadap siswi di sebuah sekolah perlu diwaspadai.
Pendanaan pemulihan melalui peraturan ini hanya dapat diberikan setelah mekanisme restitusi dijalani, tetapi tidak ada batasan waktu yang tegas.
TPPK yang dibentuk di setiap sekolah bertugas melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
BNPT bersama FKPT Provinsi Bali menyelenggarakan Lomba Gelar Budaya bertajuk Suara Damai Nusantara (SUDARA) guna memperkuat ketahanan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA/sederajat
POLDA Metro Jaya mengungkap 1.449 kasus kejahatan jalanan sepanjang April hingga Juni 2025. Dari ribuan kasus tersebut terdapat tiga kasus yang menonjol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved