Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan bahwa ASEAN akhirnya mencapai konsensus terkait upaya penanganan krisis di Myanmar. Kesepahaman bersama itu berhasil dicapai para pemimpin negara ASEAN, setelah menggelar pertemuan di Jakarta.
"Kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan oleh Indonesia, ternyata sejalan dengan yang disampaikan para pemimpin ASEAN. Sehingga, dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, seusai pertemuan di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, Presiden Jokowi menyampaikan situasi di Myanmar tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan. Demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan.
Baca juga: Pemimpin ASEAN Bahas Situasi Krisis di Myanmar
Jokowi juga menegaskan bahwa kepentingan rakyat Myanmar selalu menjadi prioritas. Dia meminta sejumlah komitmen kepada Jenderal Min Aung Hlaing, untuk menghentikan kekerasan dan meredakan ketegangan di Myanmar.
"Permintaan komitmen pertama, penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Di saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan," imbuh Kepala Negara.
Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai. Tahanan politik juga harus segera dilepaskan. Indonesia meminta pembentukan utusan khusus atau special envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.
Selain itu, Indonesia meminta pembukaan akses bantuan ke Myanmar. Bantuan kemanusiaan dari ASEAN akan dikoordinasikan oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Centre (Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana ASEAN).
Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Tiba di Jakarta Hadiri KTT ASEAN
"Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut, agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi," pungkasnya.
KTT ASEAN kali ini digagas Indonesia untuk mencapai kesepakatan dan solusi bagi rakyat Myanmar. Selain dihadiri pemimpin Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN dan Presiden Jokowi, sejumlah pemimpin atau perwakilan dari negara ASEAN juga hadir.
Seperti, Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh, PM Kamboja Hun Sen, PM Malaysia Muhyiddin Yassin dan PM Singapura Lee Hsien Loong. Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pun juga berpartisipasi.(OL-11)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Capres Gabon dari oposisi Albert Ondo Ossa mengatakan pengambilalihan militer hanya revolusi bukan kudeta.
SEKELOMPOK perwira senior militer Gabon mengambil alih kekuasaan pada Rabu (30/8), seusai menuduh curang hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dimenangkan petahana Ali Bongo Ondimba.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved