Inggris Tak Lagi Akui Duta Besar Myanmar di London

INGGRIS tidak lagi mengakui duta besar Myanmar di London usai junta mengeluarkan pemberitahuan resmi bahwa Kyaw Zwar Minn telah ditarik karena mendukung pemerintah terpilih yang digulingkan.

Sumber Inggris mengatakan pemerintah, sejalan dengan kebijakan diplomatik, harus menyetujui keputusan junta mengenai Kyaw Zwar Minn setelah dia diusir dari kedutaan pada Rabu (7/4).

Diplomat yang setia kepada otoritas militer Myanmar diduga telah menguasai kedutaan, membiarkan duta besar di jalan dan membuatnya tidur di mobil semalaman ketika pengunjuk rasa anti-junta berdemonstrasi di luar kantor kedutaan.

Duta besar yang digulingkan itu mengatakan atase pertahanannya, Chit Win, telah mengambil alih misi di kedutaan dalam semacam kudeta, dua bulan setelah militer merebut kekuasaan di Myanmar.

Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan atas nama mantan duta besar oleh Min Hein, seorang anggota komunitas Myanmar di London pada Kamis (8/4), dia mengatakan mereka telah menunggu tanggapan resmi dari pemerintah Inggris.

"Kami juga mengetahui bahwa tim Chit Win mengancam staf kedutaan dengan hukuman berat jika staf tersebut tidak terus bekerja untuk junta militer," tambah Min Hein.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab pada Kamis mengutuk intimidasi oleh junta Myanmar dan mengulangi seruan untuk pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

"Kami mengutuk tindakan intimidasi rezim militer Myanmar di London kemarin, dan saya memberi penghormatan kepada Kyaw Zwar Minn atas keberaniannya," kata Raab di Twitter.

"Inggris terus menyerukan diakhirinya kudeta dan kekerasan yang mengerikan, dan pemulihan demokrasi yang cepat,” imbuhnya.

Sebelumnya pada hari itu, Kyaw Zwar Minn telah mendesak pemerintah Inggris untuk tidak mengakui utusan junta dan mengirim mereka kembali ke Myanmar.

"Duta besar telah dipanggil kembali oleh rezim militer Myanmar, sejak itu dia berhenti mengikuti instruksi dari kementerian luar negeri Myanmar," kata mantan duta besar Kyaw Zwar Minn melalui seorang juru bicara.

"Kami yakin pemerintah Inggris tidak akan mendukung mereka yang bekerja untuk junta militer dan kami juga ingin mendesak pemerintah Inggris untuk mengirim mereka kembali," lanjut mantan duta besar melalui juru bicaranya.

Dalam sepucuk surat kepada Kementerian Luar negeri Inggris dari kedutaan Myanmar mereka yang mengendalikan kedutaan mengatakan bahwa wakil duta besar Chit Win telah mengambil alih tugas memimpin kedutaaan pada 7 April. Kyaw Zwar Minn dipanggil kembali pada 9 Maret, menurut surat tersebut.

Mantan duta besar mengatakan melalui juru bicaranya bahwa dia yakin bahwa pemerintah Inggris akan terus menunjukkan penolakan mereka terhadap rezim militer yang melanggar hukum

"Kami menyerukan kepada pemerintah Inggris secara khusus untuk menolak bekerja dengan pengambil alih tugas kedutaan, Chit Win yang telah dicalonkan oleh junta militer atau duta besar lainnya yang mungkin mereka coba untuk nominasikan di masa depan,” tegas Kyaw Zwar Minn.

Militer merebut kekuasaan di Myanmar dalam kudeta pada Februari dan menindak pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Kyaw Zwar Minn telah melanggar aturan junta yang berkuasa dalam beberapa pekan terakhir karena menyerukan pembebasan pemimpin sipil yang ditahan Aung San Suu Kyi dan presiden Win Myint.

Petugas polisi berjaga di luar kedutaan, tempat pengunjuk rasa yang menentang junta militer berkumpul.

“"ami mengetahui adanya protes di luar kedutaan Myanmar di Mayfair, London. Petugas ketertiban umum hadir. Tidak ada penangkapan," kata polisi dalam sebuah pernyataan.

baca juga: Militer Myanmar Tangkap Selebritas Anti-Kudeta, Paing Takhon

Inggris telah memberikan sanksi kepada anggota militer Myanmar dan beberapa kepentingan bisnisnya setelah kudeta, dan menuntut pemulihan demokrasi.

Pejabat Inggris berbicara dengan perwakilan dari kedua belah pihak dan polisi, dengan tujuan menyelesaikan perselisihan di kedutaan dengan cepat dan tenang.

"Kami mencari informasi lebih lanjut menyusul insiden di kedutaan Myanmar di London," kata juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan. (Straitstimes/OL-3)