Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa mengecam lonjakan kematian warga di Myanmar yang terus terjadi. Kantor hak asasi manusia PBB mengungkapkan bahwa sekitar 149 orang telah tewas, termasuk lima orang dalam tahanan, sejak kudeta militer 1 Februari. Sementara itu, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mencatat lebih dari 180 orang tewas, termasuk 74 orang yang dilaporkan pada hari Minggu saja.
"Jumlah korban tewas melonjak selama sepekan terakhir di Myanmar, di mana pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan mematikan secara agresif terhadap pengunjuk rasa damai," kata juru bicara kantor hak asasi PBB Ravina Shamdasani kepada wartawan.
"Kami menyerukan kepada militer untuk berhenti membunuh dan menahan pengunjuk rasa," tegasnya.
Selain pembunuhan, Shamdasani memperingatkan bahwa pasukan keamanan terus menangkap dan menahan warga secara sewenang-wenang di seluruh negeri, dengan sedikitnya 2.084 orang saat ini ditahan.
"Laporan penyiksaan yang sangat menyedihkan di dalam tahanan juga telah muncul," tuturnya.
Kantor tersebut telah menetapkan bahwa setidaknya lima kematian dalam tahanan telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
"Setidaknya dua tubuh korban telah menunjukkan tanda-tanda penganiayaan fisik yang parah yang menunjukkan bahwa mereka disiksa," imbuhnya.
Selain itu, ratusan warga yang telah ditahan secara tidak sah tetap tidak ditemukan dan belum diakui oleh otoritas militer.
"Ini sama dengan penghilangan paksa," ujar Shamdasani.
Pasukan keamanan terus meningkatkan kekerasan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta, meskipun ada permintaan internasional untuk menahan diri. Shamdasani menyuarakan keprihatinan bahwa kantor hak asasi PBB menghadapi kesulitan yang terus meningkat untuk mengkonfirmasi informasi di lapangan, menunjuk pada penerapan darurat militer di berbagai kota di dan sekitar Yangon dan Mandalay.
Selain itu, banyak lingkungan kelas pekerja di mana orang-orang terbunuh telah terputus melalui pemadaman komunikasi yang diberlakukan oleh negara.
"Tindakan keras yang dramatis terhadap media di negara itu juga mempersulit untuk mendapatkan informasi," katanya seraya menunjukkan bahwa setidaknya 37 jurnalis telah ditangkap, sementara lima outlet berita utama Myanmar telah dicabut izinnya.
Kantor hak asasi PBB mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Namun menurut Shamdasani menilai angka-angka itu, merupakan perkiraan yang cukup rendah karena kemungkinan besar jumlah korban tewas yang sebenarnya lebih banyak. Pemakaman massal diadakan di seluruh Yangon pada Selasa (16/3), dengan ratusan pelayat berkumpul di berbagai kota untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang terbunuh. Sebuah krematorium di Yangon telah melaporkan 31 pemakaman.
Ratusan orang tumpah ke jalan dalam perpisahan dengan mahasiswa kedokteran Khant Nyar Hein yang terbunuh di Yangon pada hari Minggu.
"Biarkan mereka membunuhku sekarang, biarkan mereka membunuhku alih-alih putraku karena aku tidak tahan lagi," kata ibu siswa tersebut dalam klip video yang diunggah di Facebook.
Para pelayat meneriakkan revolusi kita harus menang. Beberapa keluarga mengatakan kepada media bahwa pasukan keamanan telah menyita mayat orang yang mereka cintai. tetapi mereka tetap akan mengadakan pemakaman.
baca juga: Korban Tewas Bertambah, Penduduk Yangon Melarikan Diri
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres terkejut dengan meningkatnya kekerasan dan meminta komunitas internasional untuk membantu mengakhiri penindasan, sementara AS juga mengecam pertumpahan darah tersebut.
"Militer berusaha untuk membalikkan hasil pemilu demokratis dan secara brutal menekan pengunjuk rasa damai," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada konferensi pers di Tokyo. (France24/The Guardian/OL-3)
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved